konsultasi edisi 124/desember 2010

Tanya :

Saya W, seorang ibu rumah tangga dan telah menikah secara Islam dengan suami pada  tahun 2007. Setelah menikah kami tinggal di rumah orangtua saya yang ada di Medan. Saat ini kami juga telah di karuniai seorang anak. Namun sejak menikah suami jarang memberikan nafkah kepada saya meskipun ia mempunyai gaji tetap sebagai pegawai honorer di salah satu departemen pemerintah. Suami saya juga sering pulang larut malam dan terkadang dalam keadaan mabuk dan sering main perempuan.

Hal yang menyakitkan lagi saat kami menikah, datang seorang perempuan yang ternyata punya hubungan dekat dengan suami saya. Saya terkejut dan sempat marah dengan prilakunya tersebut. Kemudian saya mengetahui dari teman suami bahwasanya suami saya berselingkuh dengan seorang perempuan yang telah mempunyai dua anak. Namun saya tetap bersabar dan mencoba mempertahankan rumah tangga dengan harapan suami akan berubah. Pertemuan keluarga juga sempat kami lakukan untuk mempertahankan rumah tangga kami namun ternyata sia-sia. Suami saya juga tidak berubah justru semakin menyiksa saya dengan memaksa saya berhubungan seks dengan temannya.  Saya sangat kecewa, saya putuskan untuk mengakhiri pernikahan kami. Akan tetapi saya tidak mengetahui bagaimana caranya  agar saya dapat bercerai secara sah dengan suami saya. Saya juga ingin hak asuh anak saya jatuh pada saya. Saya bingung apa yang harus saya perbuat? Saya harap dapat menemukan jalan keluar dengan informasi yang ibu berikan. Atas perhatianya saya ucapkan terima kasih.

Jawab :

Ibu L di Medan, kekerasan beruntun yang telah ibu lalui merupakan kekerasan psikis dan juga penelantaran ekonomi yang dilakukan oleh suami. Kekerasan beruntun yang ibu alami juga dapat menggangu kondisi psikis anak ibu. Jalan terbaik memang, ibu dapat memutuskan untuk lepas dari suami.  Ini menunjukkan bahwa kontrol atas diri ibu tidak mutlak di tangan suami. Dalam UU P-KDRT No 23 tahun2004 suami anda bisa dikenakan pasal 45 yaitu kekerasan psikis dengan ancaman hukuman penjara  maksimal 3 tahun, denda maksimal Rp 9 juta rupiah.  Serta pasal 47 yaitu penelantaran ekonomi  dengan ancaman hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda Rp 15 juta.

Apabila ibu mau bercerai, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama Medan dengan melengkapi berkas buku nikah, surat akte lahir anak serta biaya yang di butuhkan. Namun bila ibu kesulitan dalam kepengurusan gugatan tersebut ibu bisa meminta bantuan lembaga yang perduli terhadap perempuan seperti WCC Sinceritas PESADA. (DH)

Iklan
Explore posts in the same categories: Konsultasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: