SIARAN PERS

MENDESAK DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH

UNTUK JAMIN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN.

Hingga kini negara Republik Indonesia belum memiliki peraturan pelaksana yang kuat dalam mengimplementasikan UU RI No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskrimimasi Terhadap Wanita. Yang ada hanyalah Instruksi Presiden No 9 tahun 2000 dan Permendagri No. 15 tahun 2008 yang dalam implementasinya tidak berdampak signifikan terhadap komitmen departemen/lembaga baik pusat dan daerah. Padahal masalah perempuan sangat kompleks baik disebabkan karena kemiskinan, diskriminasi gender, dan kekerasan.

Pemerintah  tampak belum serius mengatasi masalah terkait dengan issu perempuan. Hal ini terlihat dari belum adanya kepastian akan proses legislasi RUU yang terkait ttg Kesetaraan Gender,  Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, atau lainnya yang terkait dgn issu perempuan. Kondisi pemerintah pusat juga terjadi di kab/kota di Sumatera Utara yang hingga saat ini belum memiliki landasan strategis berupa regulasi daerah yang mengimplementasikan UU No. 7 tahun 1984. Secara umum daerah di kab/kota sangat minim sekali memiliki program/proyek strategis dan alokasi anggaran yang terkait pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender di dalam pembangunan daerah. Jika pun ada sangat kecil, proyek oriented dan netral atau malah bias gender.

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2012, Perkumpulan Sada Ahmo, Suara Perempuan Untuk Keadilan, CU Pesada Perempuan, dan Komunitas Perempuan Cerdas Ceria  menyatakan pernyataan sikap sebagai berikut :

  1. 1.      Mendesak Presiden RI dan DPR RI segera memulai pembahasan RUU Kesetaraan Gender sebagai landasan hukum untuk pembangunan nasional yang berperspektif gender.
  2. 2.      Meminta Bupati dan DPRD se Kab/Kota di Sumatera Utara untuk segera membuat Peraturan Daerah untuk meletakkan landasan kebijakan strategis didalam pengarusutamaan gender, jaminan partisipasi dan keterwakilan perempuan didalam pembangunan Daerah.
  3. 3.      Menghimbau Bupati se Kab/Kota agar memperkuat kelembagaan pemerintah daerah yang memiliki TUPOKSI dibidang kesetaraan gender dan penguatan perempuan tidak ditumpangkan di Dinas tertentu tetapi menjadi setingkat Badan/Dinas khusus yang TUPOKSInya dibidang kesetaraan gender dan penguatan perempuan serta diikuti upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang tersebut. 
  4. 4.      Mendesak Pemerintah Daerah se-Sumatera Utara untuk melakukan upaya serius dalam memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu yang melibatkan instansi terkait dan masyarakat.

Pengarus Utamaan Gender dan Keterwakilan Perempuan adalah salah satu indikator Penegakan Hak-hak Azasi Perempuan. Selamat Hari Perempuan!

Sidikalang, 8 Maret 2012

Kami yang menyatakan sikap :

  1. Ramida Sinaga (Direktur Eksekutif Perkumpulan Sada Ahmo)
  2. Tiba Boang Manalu (Dewan Pimpinan CU Pesada Perempuan)
  3. Saurmauli Sitanggang (Ketua SPUK Kab. Dairi)
  4. Firmauli Limbong (Ketua SPUK Kab. Pakpak Bharat
  5. Martini Sitinjak (Ketua Tim Formatur Komunitas Perempuan Cerdas Ceria)

 

                                    ———————————————————————-

Panitia Bersama

Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2012

Tema “ Kesehatan Perempuan adalah Hak Azasi Perempuan”

(d/a Jln. Jamin Ginting km 8 no.282 Medan 20141, no.telp 061-8361102)

 

Setiap tanggal 8 Maret dan di sepanjang bulan Maret, seluruh dunia memperingati Hari Perempuan Internasional di mana hal pokok adalah Kampanye untuk Penegakan Hak-hak Azasi Perempuan/HAP. Salah satu issue krusial untuk tahun 2012 di Sumatera Utara adalah Kesehatan Perempuan, di samping beberapa issue lainnya.

Untuk mengingatkan Negara dan Masyarakat serta seluruh institusi yang ada, Aktivis Perempuan Sumatera Utara mengadakan rangkaian acara dalam Pekan Peringatan Hari Perempuan Internasional sejak 5 Maret sampai dengan 11 Maret 2012, berupa ;

  • Membuat Siaran Pers sebagaimana yang kami sampaikan ini kepada seluruh media massa cetak.
  • Sosialisasi masalah perempuan berupa Talkshow Radio di beberapa radio, antara lain Lite FM,i Radio, M Radio, RRI Pro 1,Radio Sonya, City Radio, Radio Hapsari,Radio Komunitas Bitra, RBK Kabanjahe, Radio Kardopa dan Radio di Pangkalan Brandan, Radio Komunitas SPI Labuhan Batu.
  • Melakukan Diskusi Terbatas pada tanggal 8 Maret 2012.
  • Melaksanakan Jalan Santai pada tanggal 11 Maret 2012.

Dalam kesempatan ini Aktivis Perempuan Sumut, menghimbau dan menegaskan:

  • Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan perhatian dengan meningkatkan anggaran terkait masalah kesehatan perempuan di Sumut, khususnya kepada kaum perempuan dan perempuan muda yang mengalami kerentanan atas penularan HIV/Aids, Kanker Serviks, Kanker Payudara dan penyakit menular seksual lainnya.
  • Reproduksi dan peran perempuan yang berbeda dari laki-laki membuat kebutuhan dan masalah yang berbeda dalam bidang kesehatan; sebagaimana dimuat dalam Dokumen Internasional Deklarasi Beijing (sebagai hasil Konperensi Perempuan di Beijing 1995) yang menyebutkan Kesehatan Perempuan sebagai issue kritis ketiga yang perlu ditangani oleh Negara di seluruh dunia, a.l. menyebut pentingnya untuk: “ Melaksanakan inisiatif yang peka terhadap perbedaan perempuan dan laki-laki untuk mengatasi penyakit-penyakit menular akibat hubungan seks, HIV/AIDS, dan masalah kesehatan seksual dan reproduksi”. Oleh karenanya:
  1. Anggaran kesehatan dalam APBD hendaknya mempertimbangkan kebutuhan khusus kesehatan reproduksi perempuan dengan menyediakan dana kesehatan yang mencakup ketersediaan, keterjangkuan, dan mutu yang baik dari pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, termasuk Keluarga Berencana (KB), HIV/Aids dan PMS serta ketersediaan kondom perempuan yang murah.
  2. Mensosialisasikan Jaminan Persalinan (Jampersal), Jaminan Kesehatan Masyarakat dan KB serta memberlakukannya di seluruh Kabupaten/Kota, disosialisakan kepada seluruh rakyat,  dan fasilitas khusus yang tersedia bagi perempuan dan mengawasi penggunaannya di lapangan.

Kesehatan Perempuan adalah Hak Azasi Perempuan, Kelalaian dalam melindungi Kesehatan Perempuan adalah pelanggaran HAP.

  • Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, sebagai wakil rakyat yang mewakili perempuan sebagai mayoritas penduduk dengan jumlah lebih dari 50 persen agar memperjuangkan kepemimpinan perempuan pada institusi publik, dimana saat ini kami catat masih sangat minim.

Pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan maupun dalam seluruh proses tata kelola pemerintahan, menyangkut assessment, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi seluruh program pembangunan. Kepemimpinan perempuan di institusi publik adalah mutlak, bukan hanya sekedar kuota untuk DPRD. Oleh karena itu:

Agar merekrut perempuan yang berkualitas dan mewakili kepentingan perempuan, melalui keputusan-keputusan yang peka gender, termasuk para wakil rakyat dalam memutuskan jumlah perempuan di dalam komisi-komisi.

  • Issue media dan gender menjadi salah satu keprihatinan perempuan, mengingat salah satu issue strategis perempuan adalah Gender dan Media yang menyebut pentingnya partisipasi dan akses perempuan untuk mengekpresikan dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media, serta di teknologi komunikasi lainnya; serta mempromosikan gambaran perempuan secara seimbang dan tanpa prasangka, anggapan atau stereotype dalam media.  Untuk itu, aktivis perempuan menghimbau agar:
  1. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan seluruh Pemilik Media di Sumatera Utara  memperhatikan masalah gender dan media tersebut serta memberikan Ruang Khusus untuk informasi terkait perempuan. Sebelumnya Pemprovsu Tahun 2010 sudah memberikan Media Award kepada media guna menstimulasi hal ini, oleh karenya perlu terus ditingkatkan.
  2. Perempuan harus terwakili secara proporsional di dalam seluruh institusi media, termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut.
  3. Berita dan seluruh liputan mengenai perempuan dan issue gender hendaknya mempunyai ruang yang setara dengan laki-laki dan menghapuskan stereotype gender yang membuat berita perempuan tidak menjadi subordinat. Secara khusus ruang Penguatan/Pemberdayaan Perempuan harus ada di media cetak, TV dan radio.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Kota dan Pemukiman Ramah Perempuan sehingga perempuan dapat dengan nyaman, aman dan sehat tinggal di sebuah kota. Ini sesuai dengan berbagai Konvensi yang berhubungan dengan Habitat, Kota layak tinggal dan Tata Kelola sebuah kota. Untuk itu, perempuan menuntut:

  1. Kota/pemukiman yang bebas dari asap rokok dan polusi,
  2. Kota/pemukiman yang bebas dari kekerasan terutama kekerasan seksual dan budaya patriarkhi yang mendiskriminasi perempuan,
  3. Kota/pemukiman yang menjamin kemudahan pengurusan identitas terutama KTP, akte lahir, akte sipil perkawinan dan Kartu keluarga; khususnya bagi perempuan kelompok minoritas dan  orangtua tunggal (single mother)
  4. Jaminan perumahan dan kesehatan yang layak, terutama untuk perempuan miskin.
  5. Transportasi yang aman dan nyaman bagi perempuan.

Kepada seluruh perempuan khususnya di Sumatera Utara kami ucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional dan mari kita terus memperjuangkan penegakan Hak-hak Azasi Perempuan.

Medan, 7 Maret 2012

A.n. Panitia Bersama Hari Perempuan Internasional

(BARSDEM, Feminis Muda, Forum P5A, HAPSARI, Kaukus Perempuan, FMPA,  Koalisi Perempuan Indonesia Wil. SUMUT, PAKKAR, PERWOSI, PESADA, PKPA, PSGPA-UNIMED, YAK, YAPIDI)

Dina Lumbantobing        Saurma MGP Siahaan         Timo Dahlia Daulay

Explore posts in the same categories: Info Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: