Airmata untuk Negara

di Hari Kebangkitan Nasional dan di Peringatan 14 tahun Reformasi

Pada Hari Pentakosta, di saat seluruh umat Kristiani merayakan turunnya Roh’ul Kudus, saya membaca sebuah surat yang ditulis oleh sekelompok kawan2 yang menamakan diri KIAS (Komunitas untuk Indonesia yang Adil dan Setara). Suratnya ditujukan kepada Presiden RI. Koordinator KIAS adalah Nursyahbani Katjasungkana, aktivis perempuan yang juga Advokat, ex Anggota DPR RI, yang  giat menyuarakan keadilan gender dan kedilan sosial untuk perempuan dan rakyat.

Surat yang ditujukan kepada Presiden tersebut kubaca dengan cepat, sambil mengingat betapa Negara kita semakin terpuruk oleh kebrutalan sekelompok orang yang mengatas namakan agama, melakukan kekerasan, dan menindas kelompok minoritas.

Keprihatinan Bangsa di Bulan Istimewa.

Di dalam surat tersebut tercatat berbagai pelanggaran hak-hak warga Negara yang telah dilanggar selama ini,  antara lain:

  1. Hak dan kebebasan beragama serta beribadah (dalam kasus penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan Shiah serta gangguan terhadap pelaksanaan ibadah di Gereja Yasmin dan Philadelfia ataupun penutupan kurang lebih 400 Gereja serta pelarangan pendirian Gereja di Aceh, Minahasa dan di tempat-tempat lain yang telah dilaporkan oleh berbagai media massa).
  1. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekpressi (misalnya dalam kasus pelarangan dan pembakaran buku dan yang terakhir dalam kasus diskusi buku karya Irshad Manji di Jakarta, Yogjakarta dan Solo dan yang terakhir pelarangan pementasan Lady Gaga). Fungsi pers juga terancam berkaitan dengan pemukulan dan penganiayaan yang dialami oleh anggota SEJUK (Serikat Jurnalis untuk Kebegaraman). Dalam kasus Gereja Yasmin dan Philadelfia yang terjadi bukan saja pelanggaran hak-hak asasi saja tapi juga penghinaan kepada pengadilan (contempt of court) dan penghalangan terhadap tegaknya hukum dan keadilan (obstruction of justice).
  1. Selain itu, pembiaran oleh aparat atas terror dan kekerasan yang terjadi telah menumbuhkan dan menyebarkan rasa kebencian serta budaya ketakutan ke seluruh lapisan masyarakat, sehinggga tidak ada lagi jaminan rasa aman dan menebalnya rasa saling curiga. Bahkan seorang Rektor Universitas Gajah Mada, telah rela mengorbankan kebebasan akademis dan kebebasan mimbar yang menjadi simbol sebuah perguruan tinggi, karena ketakutan akan ancaman dan terror oleh kelompok pengguna kekerasan yang berkedok agama ini.

Ini hanya segelintir dari berbagai kasus. Masalah tanah di Mesuji, masalah Papua, dll belum masuk di dalamnya.

 

Bulan Mei yang Bersejarah.

Sementara itu, Indonesia sebenarnya berada pada bulan yang penuh tanggal-tanggal penting. Hari Buruh di 1 Mei, yaitu hari perjuangan untuk pemenuhan hak-hak buruh. Disusul dengan Hari Pendidikan di 2 Mei. Kita semua pasti punya catatan-catatan mengenai pendidikan di Indonesia. Bukan hanya sekolah yang ambruk, korupsi dana BOS, tetapi juga angka drop out dan buta aksara. Yang terakhir,100% murid dari  2 SMA di SUMUT,  tidak lulus. Mereka kabarnya mengcopy jawaban2 ujian yang telah beredar atau diedarkan sebelumnya.

Setelah itu, menyusul Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei, serta Peringatan 14 tahun Reformasi! Begitu semangatnya kita ketika rezim Soeharto tumbang, tetapi sekarang kita bertanya ‘apakah bentuk Reformasi yang bisa dinikmati rakyat’ adakah perubahan yang menunjuk kepada ?

Ini semua tidak perlu lagi di jawab. Berita di Koran, di TV, pembicaraan di mana saja telah menunjukkan betapa Negara kita benar-benar sedang terpuruk. Rakyat hanya bisa menonton deretan para koruptor, wakil rakyat yang cenderung mewakili partai politiknya, kemiskinan yang memburuk dan keputus-asaan (bunuh diri), kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa semua kelas (bahkan Menteri dan BRIGJEN), dsb.

Apa kata Negara-negara lain?

Pada tanggal 23 Mei, dalam Rapat Dewan Ham PBB, Menteri Luar Negeri kita juga memperoleh berbagai komentar, bahkan kritik pedas atas kondisi Hak Azasi Manusia di Indonesia. Inilah beberapa di antaranya, sebagaimana dikutip dari KontraS:

Negara-negara ARAB:

  1. Qatar: Mengetahui Indonesia memiliki tantangan pada isu toleransi agama.
  2. Saudi Arabia: menekankan pentingnya hak untuk pendidikan & dan terus mempromosikan kerja sama dgn international human rights institutions.
  3. Uni Emirat Arab (UEA): Meminta pemerintah Indonesia untuk melawan impunitas, mempromosikan program capacity building dlm penegakkan hukum & hak pendidikan.

 

AFRIKA:

  1. Afrika Selatan: Indonesia harus melindungi hak-hak kelompok agama minoritas.
  2. Sudan: Mempertanyakan proses ratifikasi Konvensi perlindungan anak dan menunggu respon pemerintah Indonesia soal isu trafficking.
  3. Senegal: Rekomendasikan Indonesia melawan kemiskinan, meningkatkan hak pendidikan serta kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil.

 

 

ASIA:

  1. Filipina: Memberi perhatian khusus untuk Indonesia segera meratifikasi Kovensi untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.
  2. Thailand: Perlu pendidikan HAM di seluruh tingkatan pendidikan, dan menyediakan akses ke orang-orang yang berkemampuan berbeda (diffable – dulu sering disebut ‘cacat).
  3. Timor Leste:

a.         Meminta Indonesia menghapuskan impunitas. Indonesia harus membawa para pelaku pelanggaran HAM dari latar belakang militer ke pengadilan & mendekatkan dgn isu2 toleransi.

b.         Mendorong Indonesia untuk menjalankan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan dan meratifikasi Konvensi Orang Hilang.

  1. Sri Lanka: Mendukung adanya hak-hak kewarganegaraan di Indonesia, juga memuji adanya proteksi untuk hak perempuan & anak.
  2. Pakistan: Menekankan beberapa hal untuk Indonesia. Yaitu : penggunaan dana APBN untuk hak pendidikan yg lebih baik dan penyelesaian isu intoleransi agama.
  3. Rusia: Akhiri Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan, teruskan memperomosikan Hak Azasi Manusia serta Training untuk para Hakim dalam rangka Penegakan Hukum.

 

EROPA:

  1. Slovenia: Mengkritik proses ratifikasi (pengundangan perjanjian/konvensi) yang sangat lambat untuk beberapa Konvensi Internasional. Mengkritik adanya kekerasan terjadi yg dilakukan oleh aktor-aktor keamanan terhadap masyarakat sipil di Indonesia.
  2. Spanyol: Indonesia harus menghukum penyiksaan terhadap para homoseks dan membuat aturan yang melindungi mereka.
  3. Swedia: Penyelidikan harus dilakukan terhadap pelanggaran hak minoritas, dan pelanggar HAM harus dibawa ke pengadilan. Meminta Indonesia ratifikasi OPCAT melihat masih adanya ill treatment, torture, dan isu diskriminasi religous minority rights.
  4. Swiss: Meminta Indonesia menyelesaikan isu intoleransi, LGBT (lesbian, gay, bisexual dan transgender), kebebasan berekspressi di Papua dan Papua Barat serta penyiksaan terhadap tahanan
  5. Turkey: Mendorong Indonesia untuk meratifikasi OPCAT.
  6. Ukraina: Harus melakukan segala upaya untuk melindungi hak kebebasan beragama serta mengakhiri kekerasan terhadap penganut agama [minoritas].

Apa kata kita?

Tidak seorangpun sebenarnya di Indonesia menginginkan Negara kita menjadi seperti ini. Reformasi pada dasarnya adalah perubahan menyeluruh atas struktur maupun aturan-main baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Secara teoritis, perubahan tersebut diupayakan agar tatanan negara dan masyarakat baru akan menjadi lebih demokratik secara politik dan lebih rasional secara ekonomi. Dirombak, ditata ulang.

Itulah sebabnya kelompok KIAS menyampaikan 3 tuntutan sebagai berikut:

 Pertama,menjalankan UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya, serta melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan UUD 1945 dan peraturan perundangan lainnya tersebut demi untuk kebaikan kita bersama, atas dasar kesetaraan dan keadilan serta menjaga dan memastikan penggunaan cara-cara beradab dalam pergaulan hidup bersama bermasyarakat dan berbangsa.

 Kedua, memimpin sendiri usaha-usaha penegakan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan kebebasan berbicara,berkumpul, berekpressi serta kebebasan beragama dan beribadah terutama karena hak-hak tersebut merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi dan negara hukum kita, selain karena hampir semua aparat hukum dan terutama Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan bawahan Bapak sama sekali tidak dapat diandalkan untuk memberikan pengayoman dan perlindungan hukum kepada warga negara dari sekelompok orang yang menggunakan cara-cara teror dan kekerasaan sebagai upaya menyebar kebencian dan menciptakan budaya ketakutan di masyarakat luas.

 Ketiga, mengganti semua aparat kepolisian yang telah tidak menjalankan fungsi dan mandatnya menurut undang-undang tersebut dan jika perlu mencopot Kapolri karena telah melanggar sumpah jabatannya. Serta memberi dukungan kepada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat ini sedang mengusut kekerasan dan penganiayaan yang terjadi dalam diskusi buku diYogjakarta.

Semoga perubahan ini bisa terjadi, bukan hanya dari Pemerintah, tetapi juga dari rumah dan keluarga kita masing-masing (Ò – dari berbagai sumber, a.l. Surat terbuka KIAS, tulisan I Ketut Erawan-Pengantar Reformasi, milis FISIPOL UGM).

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: