Akte Lahir Anak

Siaran Pers No : 72/C.5/DE/Pesada-Sdkg/IV/2012

“Aturan Penetapan Pengadilan & Pengenaan Biaya Retribusi Akte Lahir  Melanggar Hak Anak untuk Memperoleh Akte Lahir”

Konvensi PBB tentang  Hak – Hak Anak tahun 1989 dan UU RI No 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan Anak mewajibkan Negara untuk segera memenuhi hak anak memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sejak lahir yang dituangkan didalam akte lahir. Kedua instrumen HAM ini memberikan penekanan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap anak oleh masing-masing pihak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak.  Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak Nasional  bahwa pada akhir Desember 2011 terdapat hampir 50 juta atau 55 % anak di Indonesia yang masih belum memperoleh akte lahir (Viva News). Sedangkan di Sumatera Utara menurut Kepala Deputi Perlindungan Anak, Kementeriaan Negara PPA menyatakan bahwa  anak yang memperoleh akte lahir anak baru mencapai 38,07 %. Sayangnya data yang ada tidak berdasarkan data terpilah by gender sehingga sulit mengetahui bagaimana gambaran perolehan akte lahir bagi anak perempuan. Diskriminasi gender terhadap anak perempuan yang masih terjadi saat ini pasti memiliki dampak berbeda dalam mengakses akte lahir. Tidak dimilikinya akte lahir berarti anak tidak mendapatkan pengakuan dan pemenuhan hak sipil ini akan berdampak anak akan rentan mengalami kekerasan, eksploitasi dan terhambat aksesnya layanan dasar yang disediakan oleh negara.

Minimnya anak yang memiliki  akte lahir ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk mempercepat perolehan akte lahir bagi anak Indonesia. Namun alih-alih hendak mempercepat pemenuhan akte lahir anak, apa yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Persyaratan yang ditetapkan untuk mengurus akte lahir semakin tidak efisien, berbelit-belit, dan mahal. UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan  pasal 32 ayat 2 menyatakan bahwa “Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.” Pasal ini dinilai menjadi batu sandungan bagi pemenuhan hak anak dalam memperoleh akte lahir. Saat ini untuk memperoleh penetapan pengadilan sebagai salah satu syarat  untuk pengurusan akte lahir anak, orang tua harus mengeluarkan biaya relas panggilan minimal Rp. 100.000. Belum lagi masalahnya ada banyak daerah kabupaten pemekaran yang masih belum memiliki Pengadilan Negeri didaerahnya,.

Selain itu orang tua juga harus membayar biaya retribusi akte lahir yang dikenakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah yang nilainya beragam sesuai Peraturan Daerah. Belum lagi masalah adanya oknum Dinas terkait yang mengutip biaya retribusi diluar aturan PERDA dari mulai Rp. 25.000 – Rp. 100.000 an. Padahal dalam Penjelasan UU No. 23 tahun 2006 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa penerbitan akte lahir tidak dipungut biaya.

Saat ini Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) bersama kelompok dampingannya telah melakukan pengurusan akte lahir secara kolektif di 5 Kabupaten di Sumatera Utara. Dari pengalaman kami bahwa prosedur yang diterapkan oleh dinas terkait masih tidak efisien, berbelit-belit, dan mahal. Dinas terkait tidak proaktif mendekatkan pelayanannya ke masyarakat.

Berangkat dari keprihatinan kami terhadap persoalan diatas, Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA) menyatakan sikap :1. Mendorong Komisi Perlindungan Anak Nasional untuk dapat melakukan judicial review ke  Mahkamah Konstitusi RI untuk membatalkan pasal 32 ayat 2 UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dinilai telah melanggar hak anak dalam memperoleh hak identitas dan status kewarganegaraannya.2. Meminta Menteri Dalam Negeri RI untuk memberikan dispensasi pengurusan akte lahir tanpa penetapan pengadilan hingga pasal yang dimaksud dibatalkan.3. Mendesak Pemerintahan Kab/Kota di Sumatera Utara untuk proaktif mendekatkan pelayanannya dan segera menghapuskan biaya retribusi akte lahir anak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.4. Menghimbau kepada seluruh orang tua agar segera mengurus akte lahir anaknya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerahnya masing-masing.

Sidikalang, 19 April 2012

Ramida Sinaga

Direktur Eksekutif PESADA

Explore posts in the same categories: Info Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: