Siaran Pers PESADA

“Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai Pemenuhan Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Perawatan”

SIARAN PERS  No : 101/C.7/Kord/PESADA-Sdkg/V/2012

Pada tanggal 3 Mei 2012, PESADA bekerjasama dengan E-Net for Justice Indonesia menyelenggarakan  rangkaian kampanye Pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini yang dipusatkan di Kab. Pakpak Bharat.  Kampanye rangkaian kegiatan dimulai dengan lokakarya bersama pengasuh/penyelenggara PAUD dan dinas  terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat yang  dihadiri 28 orang (P=22 & L=6). Kemudian para peserta lokakarya melanjutkan kegiatannya melakukan  dengar pendapat dengan 7 orang Pimpinan dan Anggota DPRD kab. Pakpak Bharat dan Kepala Dinas  Pendidikan Kab. Pakpak Bharat.

Data tahun 2009 Angka Partisipasi Kasar PAUD masih sekitar 12,7 juta atau 27 % anak usia dini yang  baru menikmati pendidikan selebihnya 73 % anak usia dini di Indonesia belum mendapatkan haknya.  Tingkat partisipasi anak usia dini di Sumatera Utara masih sangat jauh dari layak. Hingga akhir  2011 baru 10 % dari 200.858 orang anak usia dini yang baru bisa mengakses pendidikan anak usia dini  dengan jumlah 5929 unit PAUD.

Sementara itu, Pemerintah Kab. Pakpak Bharat hingga akhir 2011 telah telah mensupport pendanaan  bagi PAUD di sekitar 40 desa dari 52 desa yang ada. Pemerintah menilai bahwa upaya program PAUD  telah berkembang dengan cukup baik. Pendanaan bagi PAUD tersebut sekitar 80 % bersumber dari dana  Depdiknas dan Diknas Propinsi. Capaian pemerintah Pakpak Bharat bukan tanpa hambatan. Dari proses  lokakarya dan dengar pendapat dengan DPRD Kab. Pakpak Bharat terungkap bahwa masih sangat banyak  persoalan yang dihadapi misalnya : 1. Aturan penyaluran “bantuan” pemerintah yang tidak transparan sehingga PAUD terkesan project  oriented, terjadi kompetisi negatif antar PAUD, korupsi bantuan, dll.  2. Komiment anggaran APBD Kab/Kota dan desa belum signifikan mendukung operasional penyelenggara  PAUD yang berakibat masih minimnya fasilitas PAUD seperti Alat Permainan Edukatif, sanitasi yang  buruk, honor pengasuh tidak sesuai dengan standart upah minimum, dll. Praktis hanya bergantung  kepada dana pusat dan propinsi yang tergolong kecil. 3. Banyak para tutor/pengasuh tidak memiliki kualifikasi pendidikan untuk anak pra sekolah sehingga  lemahnya kapasitas ttg pelayanan pendidikan dan perawatan anak usia dini. Perspektif pengasuh akan  hak anak, gender dan kesehatan reproduksi dan lingkugan perlu mendapatkan perhatian. 4. Orang tua masih belum memiliki pemahaman atas hak anak usia dini untuk memperoleh pendidikan dan  perawatan sehingga dukungannya terhadap penyelenggaraan PAUD belum maksimal. 5. Peranan instansi terkait didalam perlindungan anak seperti Dinas kesehatan, Catatan Sipil, Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Anak belum terkoordinasi untuk memberikan pelayanan dasar ke PAUD.

Sejak 1992, PESADA telah menginisiasi model pendidikan pra sekolah di daerah Pakpak yang memiliki  visi menjadikan anak sehat, cerdas dan bangga budaya. Inisiatif muncul sebagai bentuk keprihatinan  atas krisis identitas suku Pakpak sebagai yang termarginalkan. Hingga saat ini telah banyak alumni  TBAA yang memiliki prestasi yang baik di sekolah pendidikan berikutnya. PESADA berharap model TBAA  ini bisa di replikasi oleh Dinas Pendidikan Kab. Pakpak Bharat menjadi model pengembangan  Pendidikan Anak Usia Dini.

Dari kondisi tersebut, PESADA memandang sangat urgent bagi pemerintah daerah melakukan revitalisasi  PAUD dengan membuat regulasi daerah yang mengatur mekanisme penyelenggaraan PAUD dan termasuk  komitmen anggaran yang bersumber dari APBD untuk kesinambungan penyelenggara PAUD. Dukungan dari  dinas/kantor/badan yang terkait dalam perlindungan anak seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial,  Catatan Sipil, dll juga dibutuhkan untuk menyediakan layanan dasar anak secara terpadu di unit  PAUD.

Secara khusus, PESADA bersama pengasuh/penyelenggara PAUD di kab. Pakpak Bharat menyerukan agar  pemerintah daerah melakukan : 1. Pengembangan program peningkatan kapasitas bagi tutor/pengasuh PAUD secara berkelanjutan. 2. Pencetakan dan distribusi buku Panduan Pengintegrasian Gender dan Kesehatan Reproduksi bagi Pra  Sekolah. 3. Pengadaan fasilitas sanitasi seperti air bersih, toilet,dll yang standart tersedia di gedung  PAUD. Fasilitas ini menjadi penting untuk mendukung pembiasaan perilaku sehat dan bersih di anak  pra sekolah. 4. Pengaturan jumlah PAUD di setiap desa agar tidak terjadi tumpang tindih, kompetisi negatif antar  PAUD, dan program tidak beriorentasi proyek. 5. Meningkatkan intensitas monitoring dan pengawasan ke unit PAUD untuk mengindari penyalahgunaan  bantuan, dan memberikan pendampingan teknis bagi penyelenggara PAUD. 6. Mengembangkan inisiatif desa untuk membuat swadaya pendanaan unit PAUD melalui peraturan desa. 7. Meningkatkan penghargaan (honor) bagi tutor/pengasuh PAUD yang layak sesuai standart Upah  Minimum Propinsi. 8. PAUD perlu diberikan kewenangan dan pengakuan untuk menerbitkan sertifikat bagi anak yang telah  selesai menjalani masa pendidikan di PAUD.

Disampaikan dalam Rangka Global Action Week… ”Start Right with Early Childhood Care and Education”  –  Sidikalang, 4 April 2012

Ramida Sinaga – Direktur Eksekutif

Contact Person : Ronald Silalahi (Hp. 081362348153)

Explore posts in the same categories: Info Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: