Membangun Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Komunitas di TAPTENG/Sibolga

S

ejak semester II tahun 2011, PESADA dengan giat membangun pendekatan penanganan korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)  yang berbasis komunitas. Artinya, WCC Sinceritas yang berada di bawah naungan PESADA, dan bertugas khusus menangani perempuan korban KTP, perlu dikombinasikan dengan pendekatan di mana masyarakat aktif dan terlibat penuh untuk menangani para korban. Mengapa?

Sejarah WCC Sinceritas

 

            Berawal dari sebuah kasus pemerkosaan terhadap anak perempuan yang diselesaikan secara adat yang terjadi pada akhir tahun 1990 & pembunuhan seorang istri oleh keluarga besar suami diawal tahun 2000 di daerah Sidikalang, PESADA mulai melakukan kegiatan advokasi & pendampingan perempuan korban kekerasan.

            Pengalaman melakukan Advokasi & pendampingan hukum atas kasus tersebut diteruskan dengan memulai  PUSYAPER (Pusat Pelayanan Perempuan ). Nama PUSYAPER adalah sesuai usulan anggota-anggota CU yang hadir pada perayaan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada November 2001. Ketika PESADA melihat bahwa kasus-kasus KTP sangat banyak dan perlu ditangani dengan lebih luas, maka pada tahun 2004, PESADA memulai ide WCC di Kota Medan. Launching atau peluncuran resmi WCC dengan nama WCC/Rumah Aman Perempuan SINCERITAS dilakukan pada bulan  September 2004, pada saat UU PKDRT no 23/2004 resmi diundangkan.

Diskusi Kelompok peserta training pertama Konseling September 2004
Diikuti seluruh personil PESADA dan Jaringan WCC

Kebutuhan Shelter  Meningkat

Tingginya jumlah korban yang melaporkan kasusnya membuat PESADA  menambah 1 shelter / kantor diwilayah jangkauan, yang kesemuanya bertujuan untuk memudahkan pendampingan kasus diwilayah tersebut.

Namun keterbatasan jumlah personil WCC Sinceritas membuat penanganan kasus menjadi kurang maksimal terutama di luar area kerjanya. Sementara beberapa penyintas yang pernah menerima pendampingan justru menunjukan semangat tinggi, mereka merasa punya tanggung jawab moril dalam membantu korban perempuan lain.

Banyak penyintas yang merujuk kasus kekerasan terhadap perempuan dilingkungan mereka ke WCC Sinceritas, tidak berhenti disitu beberapa dari mereka meminta dilakukan sosialisasi tentang informasi Perlindungan hukum (UU), hak perempuan, hak anak & Trafficking.

WCC Sinceritas melihat ini sebagai titik awal untuk memulai ide bersama masyarakat terutama perempuan untuk melakukan penanganan awal bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Dalam hal ini perempuan, baik penyintas maupun anggota kelompok perempuan dampingan PESADA, bahkan perempuan lain yang sadar mengenai masalah KTP, mampu bergerak dan menjadi perpanjangan tangan dalam pemberian informasi awal mengenai hak perempuan.

Layanan berbasis komunitas

Layanan berbasis komunitas merupakan pendekatan kerja yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menangani masalah kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh perempuan dikomunitas tertentu. Yang penting adalah warga komunitas itu sendirilah secara aktif ikut serta dalam layanan sehingga mereka dapat berperan sebagai agen perubahan di komunitasnya.

Harapannya masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama – sama untuk membantu dan mendampingi perempuan dan anak perempuan korban kekerasan. Sesuai dengan pasal 15 UU RI No. 23 tahun 2004 ttg PKDRT bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya – upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

•      Mencegah berlangsungnya tindak pidana

•      Memberikan perlindungan kepada korban

•      Memberikan pertolongan darurat

•      Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Perlunya Upaya Masyarakat (Komunitas)

Ada beberapa factor yang mempengaruhi, diperlukannya layanan berbasis komunitas :

  • Meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan
    • Keterbatasan lembaga (sumber daya, relawan) yang memberikan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan
  • Keterjangkauan pusat layanan dengan korban yang berada di pelosok.
  • Keterlibatan lembaga adat & lembaga agama dalam pengadaan layanan
    • Adanya kemampuan masyarakat untuk merespon tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di komunitasnya.

Sebagai langkah awal PESADA melalui WCC Sinceritasnya mulai melakukan dialog & berdiskusi dengan Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Aparat desa & masyarakat desa di wilayah Tapteng  dengan tema ”Kekerasan terhadap perempuan & pentingnya keterlibatan lembaga di desa untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan”. Dilaksanakan di 4 desa (desa Mela, desa Sigoring-goring Kolang, desa Pagaranri Poriaha, desa Aek Tolang Pandan), pada dasarnya diskusi menghasilkan beberapa kesimpulan yang juga merupakan kekuatan dari layanan berbasis komunitas:

  • Pentingnya penanganan secara cepat bagi korban Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat sekitar.
  • Memperkuat posisi korban sekaligus komunitas untuk memahami KTP
  • Proaktif mengunjungi korban di manapun mereka berada
  • Fleksibel dan tidak dibatasi oleh ruang konsultasi yang formal.
  • Menghidupkan kembali kearifan lokal melibatkan lembaga adat & lembaga agama

Berbekal hasil dari diskusi dan berdialog dengan masyarakat di desa, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan diskusi internal dengan 4 kelompok CU di wilayah Tapteng. Dengan tema Kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya kepemilikan identitas bagi anggota CU, diskusi juga menyepakati pemilihan pengurus Kelompok penanganan kasus berbasis komunitas antara lain :

  • Desa Sigoring–goring, Kolang: Terpilih 2 orang pengurus Tirayah Gurat & Elviwati Hutabarat
  • Desa Mela, Terpilih 2 orang Pengurus Kelompok di Mela Sarmawati & Ernawati
    • Desa Pagaranri, Poriaha: Terpilih 2 orang Pengurus Tiasnida Situmeang & Ami Lina Halawa
    • Desa Aek Tolang, Pandan: Terpilih 2 orang pengurus Wilfrida Wati Waruwu & Olina Halawa

Peran – Peran Yang Dapat Dilakukan Pusat Layanan ini antara lain:

•        Sosialisasi tentang hidup tanpa kekerasan dan berkeadilan, termasuk keadilan gender.

•        Sebagai pemantau kekerasan di masyarakat (apakah ada kekerasan atau tidak)

•        Sebagai pusat pengaduan korban kekerasan

•        Memberikan pelayanan berupa pendampingan langsung kepada korban

•        Sebagai perujuk

Prinsip – Prinsip Yang Harus Menjadi Pedoman dalam Bekerjasama Dengan   Komunitas :

  • Keamanan dan rasa aman korban adalah prioritas pertama
    • Masyarakat memahami keterkaitan KTP dengan diskriminasi berbasis gender dan mengambil sikap proaktif untuk mengatasi
    • Fokus pada kekuatan, kapasitas dan sumber daya yang dapat ditumbuh kembangkan di dalam komunitas sendiri
    • Proses aksi dan refleksi yang teratur bersama komunitas
    • Pertanggung jawaban pelaku kekerasan di hadapan korban dan masyarakat.

Bagaimana perkembangan saat ini?

Hingga saat ini telah ada  2 kasus (1 KDRT, 1 KDP) rujukan dari pengurus kelompok berbasis komunitas, sebelumnya telah  ada 4 kasus (KDRT) yang dirujuk oleh anggota CU di wilayah Tapteng. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya  kasus kekerasan terhadap perempuan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat, jiwa perduli dan bertanggung jawab dari awal telah di tunjukkan oleh perempuan anggota CU dimana mereka merasa bahwa luka hati perempuan lain adalah lukanya dan perlu penanganan segera.(DH/Ò).

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: