Masa depan yang Tidak Diinginkan Perempuan “Rio + 20 Mengabaikan Hak KESPRO Perempuan”

Setiap 10 tahun, sebuah konferensi internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan selalu dilakukan oleh badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Konferensi pertama untuk Lingkungan dan Pembangunan (Earth Summit) dilakukan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro (Brazilia) dan kedua, tahun 2002 di Johannesburg (Afrika Selatan) yang menghasilkan Deklarasi yang berisi kesepakatan seluruh anggota PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Pada tanggal 20 – 22 Juni 2012 yang lalu, PBB kembali mengadakan konferensi di Rio de Janeiro, Brazilia; yang terkenal dengan sebutan: Rio+20 (Rio plus twenty). Ini berarti, setelah 20 tahun, Deklarasi ini kembali ditinjau, dan menghasilkan dokumen penting yang dideklarasikan pada tanggal 22 Juni 2012 yang lalu. Themanya adalah: The Future We Want” atau, Masa Depan Yang Kita Inginkan!

Bagaimana Sejarah Konferensi ini?

Konferensi PBB pertama mengenai Lingkungan dan Pembangunan (Earth Summit, 1992) mengakui, makhluk hidup adalah pusat dari gagasan Pembangunan Berkelanjutan; dan Perempuan merupakan satu dari sembilan kelompok penting dalam Program Aksi Agenda-21. Disebut Agenda 21 karena memasuki abad 21, dan ditandatangani oleh 178 negara anggota PBB.

Prinsip pembangunan berkelanjutan ini mengintegrasikan pendekatan pembangunan dengan tujuan keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Prinsip itu dikuatkan kembali dalam Pertemuan Puncak Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, 2002. Dokumen yang dihasilkan disebut sebagai Rencana Implementasi Johannesburg (the Johannesburg Planof Implementation). Pada waktu itu PBB berkomitmen untuk melaksanakan isi dokumen tersebut, bersamaan dengan pencapaian MDGs (Tujuan Pembangunan Millenium) maupun berbagai kesepakatan internasional lainnya, seperti Kesepakatan Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994 dan Konferensi Dunia mengenai Perempuan dan Pembangunan di Beijing (WCWD) tahun 1995.

ICPD 1994 menegaskan; lingkungan, pola produksi-konsumsi, dan hak asasi manusia saling berkait. ICPD menempatkan kebutuhan dan hak individu lebih dari sekedar masalah kependudukan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan terkait pelayanan dan hak atas kesehatan reproduksi sangat penting bagi kemajuan individu ataupun pembangunan berkelanjutan. Sementara itu Deklarasi Beijing mengeluarkan 12 issue kritis yang kesemuanya pada dasarnya berkaitan erat dengan Pembangunan yang berkelanjutan.

Dokumen Rio+20 Mengabaikan Hak Perempuan.

Didalam setiap Konferensi yang menghasilkan sebuah dokumen penting yang harus disepakati semua Negara anggota PBB, selalu terjadi pertarungan ideology dalam perumusan dokumen akhir. Biasanya pengambilan keputusan sangat diwarnai kekuatan oleh group Negara-negara, dan pada akhirnya adalah kompromi. Dalam sebuah kompromi, ada yang dikorbankan; dan dalam hal ini, kepentingan perempuan menjadi satu hal yang diabaikan.

Di dalam teks awal dalam dokumen Rio+20 yang berhubungan langsung dengan hak perempuan, berbunyi, ”Kami berkomitmen untuk menjamin akses setara bagi perempuan dan anak perempuan pada pendidikan, pelayanan dasar, kesempatan ekonomi, dan pelayanan kesehatan dasar, termasuk dalam kesehatan reproduksi dan seksual perempuan dan hak-hak reproduksi perempuan.”

Tetapi dalam teks terakhir, kata ‘komitmen’ (keikatan untuk melaksanakan dengan konsisten) dilemahkan dengan ‘mempromosikan’, dan ‘hak-hakreproduksi” dihilangkan setelah ditolak beberapa negara anggota. Ini berarti, dokumen akhir Rio+20 itu mundur dalam soal pengakuan terhadap kesetaraan gender dan penguatan perempuan, khususnya hak-hak atas kesehatan reproduksi. Kedua hal di atas adalah target MDGs nomor 3, 4 dan 5 dan Issue Kritis Perempuan sebagaimana dimuat dalam Deklarasi Beijing; khususnya issue nomor 3 dan 6 (lihat kotak di samping).

Dengan demikian, hasil Dokumen Rio+20 sangat mengecewakan dan dikritisi oleh banyak pihak, seperti para aktivis perempuan dan aktivis pendidikan. Karena meski mengakui isi Konferensi tersebut di atas, namun faktanya dokumen akhir menolak mengakui bahwa hak atas kesehatan reproduksi sangat krusial/penting dan mendesak dalam pembangunan berkelanjutan.

Apa kata Kajian dan Aktivis Perempuan?

Ekonomi Hijau (Green Economy) dalam konteks pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan penghapusan kemiskinan, pertumbuhan penduduk, dan hak asasi manusia. Pembangunan hanya akan berkelanjutan kalau hak dan pelayanan kesehatan reproduksi mendapat prioritas. Blog The Global Fund for Women mengutip berbagai kajian menyatakan, pertumbuhan penduduk sangat krusial dalam isu lingkungan dan pembangunan. Jaminan atas hak dan akses pada pelayanan kesehatan reproduksi akan mengurangi emisi global karbon dioksida 8 persen sampai 15 persen.

Pertumbuhan, kepadatan penduduk, dan migrasi semakin menekan kondisi lingkungan karena meningkatnya kebutuhan sumber daya alam. Seluruh target dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) tahun 2015 terkait dengan itu semua. Dengan jumlah penduduk 7 miliar, penolakan hak-hak atas kesehatan reproduksi akan berdampak serius.

Pandangan Aktivis Pendidikan

“The Education we Need for the world we want”

Kelompok Aktivis Pendidikan khususnya Pendidikan Orang Dewasa, juga menyampaikan kritiknya. Mereka mengeluarkan pernyataan untuk menjawab dokumen Rio+20 dengan judul : “Pendidikan yang Kami butuhkan untuk Dunia yang Kami Inginkan”.

Pada dasarnya kelompok ini menyampaikan tuntutannya mengenai pendidikan, dimana pendidikan yang diinginkan membutuhkan promosi strategis dari pendidikan yang berkontribusi kepada pendistribusian kembali pengetahuan dan kekuasaan (dengan mempertimbangkan distribusi yang tidak adil karena gender, ras, kesukuan, umur, dan orientasi seksual), di mana hal ini dapat meningkatkan otonomi, solidaritas dan keberagaman sebagaimana ditunjukkan oleh gerakan sosial yang baru.

Tujuannya adalah mempromosikan pendidikan kritis dan transformative yang menghargai HAM dan kehidupan seluruh masyarakat, yang secara khusus mempromosikan hak warga untuk berpartisipasi dalam  ruang pengambilan keputusan, seperti di Rio+20. Kesimpulan berdasarkan pandangan para aktivis adalah, Rio+20 gagal menjawab issue pendidikan dan kesehatan, khususnya KESPRO Perempuan.

(DL – Sumber :  KOMPAS, 27 Juni 2012 & sumber2 lain a.l. AWID website, wikipedia)

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: