Tuntutan Perempuan Asia Pasifik “ Issue kritis yang hilang dari Dokumen Rio+20”

Kelompok perempuan Asia Pasifik yang diwakili oleh 6 organisasi hak azasi perempuan dari kelompok pedesaan, penduduk asli dan perempuan migran, menyampaikan kritik terhadap dokumen yang dihasilkan oleh Konferensi Rio+20. Ada 6 issue yang diabaikan, yang sebenarnya berdampak kuat terhadap perempuan di Asia Pasifik, yaitu:

  1. Ketenagakerjaan dan hak ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi yang dilanjutkan dalam istilah baru: Ekonomi Hijau, pada dasarnya sangat tergantung pada pembagian kerja berdasarkan gender yang secara internasional mengeksploitasi tenaga kerja informal murah. Mereka ini pada umumnya adalah perempuan dari Negara-negara berkembang, dan kontribusi mereka kepada pertumbuhan ekonomi cukup besar.
  2. Militerisasi/Perdamaian. Penggunaan militer dan pendekatan militeristik sebagai alasan untuk menjaga perdamaian dan pembangunan, termasuk di dalamnya konflik atas sumberdaya alam yang menghasilkan kekerasan dan pemindahan paksa; pada akhirnya melanggar HAM, termasuk Hak Azasi Perempuan dan Masyarakat Adat. Seharusnya negara memonitor dan menghentikan segala bentuk militerisasi termasuk campur tangan militer asing dalam melindungi proyek2 pembangunan yang pada dasarnya dibiayai dari dana lembaga internasional.
  3. Hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualitas. Seharusnya Negara menjamin akses ke segala bentuk & metoda Keluarga Berencana, KESPRO dan seksualitas, khususnya untuk remaja.
  4. Lingkungan dan Perubahan Iklim. Asumsi yang melihat peran perempuan secara sempit telah membatasi hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kebijakan perubahan iklim dan dalam pengelolaan sumber daya alam. Seharusnya segala proyek dan program perubahan iklim, termasuk mekanisme internasional untuk melindungi wilayah hutan, maupun keanekaragaman hayati; mempertimbangkan perempuan dengan segala kebutuhan dan kepentingannya.
  5. Negara harus menjamin kebijakan perlindungan hutan secara efektif melalui penanganan tekanan ekonomi dan perdagangan global yang menyebabkan berkurangnya hutan. Negara harus menghapus segala peraturan dan tindakan yang memperlakukann perempuan sekedar sebagai pelindung lingkungan. Perempuan harus dijamin posisinya sebagai pengambil keputusan aktif dalam kebijakan dan pengembangan program manajemen sumber daya alam maupun  bencana alam
  6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pendekatan yang berpusat pada HAM, dengan seluruh prinsip yang melekat padanya, Negara harus menjamin kesempatan, akses dan manfaat  yang setara  dalam menjawab dampak dari diskriminasi terhadap perempuan. Termasuk didalamnya pengukuran berkala yang terukur mengenai partisipasi perempuan dalam rangka percepatan kesetaraan gender.

Inilah tuntutan perempuan Asia Pasifik kepada Negara-negara sebelum mengadopsi dokumen Rio+20. Perempuan Asia Pasifik akan tetap berkomitmen untuk terlibat dalam pembangunan berkelanjutan dan seluruh ukuran keberhasilannya di masa depan, proses dan struktur, khususnya dalam penyelenggaraan, mendukung dan memonitor pelaksanaan dari dokumen tersebut.

 (DL – sumber: APFWLD/Forum Asia Pasifik untuk Perempuan, Hukum dan Pembangunan)

(download dari FB)

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: