Jalan Panjang Kemerdekaan Buruh Migran Perempuan Dari Cengkeraman Para Pelaku “Traficking”

Tawaran untuk bekerja di Luar Negeri hampir di setiap tempat dan media bertebaran. Biasanya informasinya sangat menarik. Dengan gaji sekian juta, bekerja di LN, seseorang sering langsung tertarik untuk mencoba. Di desa-desa atau di perkampungan miskin; selalu ada orang yang dikenal oleh masyarakat; menawarkan pekerjaan di Malaysia, Hongkong, Singapura, atau Negara-negara Arab. Janji cukup menggiurkan. Gaji sekian, tetapi tidak seorangpun menanyakan biaya hidup dan hak-hak sebagai pekerja.

Pada saat para calon buruh mulai tertarik, maka beberapa syarat mulai disebut; dan semuanya berhubungan dengan uang. Mulai dari pembuatan passport, uang muka ticket, jasa perantara, dsb. Di awal, telah mulai jeratan hutang; dan kemudian orangtua atau wali dari calon pekerja terkadang diberi hutang juga oleh penghubung. Dengan demikian, persetujuan diberikan hutang budi terjadi, demikian pula hutang uang. Dari seluruh buruh yang berangkat ke Luar Negeri, perempuan adalah mayoritas; seperti dapat dilihat dari data IOM (Organisasi Internasional untuk penanganan buruh migran) di bawah ini:

Mereka berasal dari kelompok umur yang relative muda, dengan tingkat pendidikan yang tidak memadai untuk menjadi pekerja profesional. Tidak menguasai bahasa di Negara yang dituju, kecuali Malaysia atau yang menggunakan bahasa Melayu. Keterampilan kerja sangat kurang, meskipun untuk menjadi Pekerja Rumah tangga atau Baby Sitter; bahkan untuk menjadi buruh kebun. Untuk menggunakan peralatan listrik atau peralatan modern lainnya, sering sekali seorang PRT tidak mampu. Apalagi bila usia masih muda, tidak terlalu biasa bekerja di rumah tangga, maka sebenarnya para buruh perempuan ini rentan untuk mengalami berbagai persoalan.

Berita di Koran-koran menunjukkan berbagai bentuk kekerasan yang dialami oleh para buruh migran perempuan. Untuk yang terjebak menjadi pekerja seks, mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Mulai dari jam kerja yang berkepanjangan, paksaan melayani pelanggan yang terlalu banyak, penahanan passport oleh mucikari, sampai ke penahanan upah.

PRT juga mengalami nasib yang hampir sama. Pelecehan seksual, tubuh disiksa, memperoleh makian dan hinaan; dan seperti PSK di atas, passport ditahan majikan, upah tidak diberikan dan jam kerja yang melewati batas.

Kasus Traficking di Sinceritas.

Sejak 2005, Sinceritas belajar menangani kasus-kasus trafficking, bekerja sama dengan lembaga internasional yang khusus menangani buruh migran; bernama IOM. Seperti apakah kasus yang pernah ditangani? Sama dengan kasus-kasus dia atas; yaitu jebakan menjadi pekerja sex, dan menjadi PRT atau pelayan rumah makan. Salah satu kasus yang menarik dan dikhawatirkan menjadi satu modus untuk membuat perempuan di bawah umur dari  Indonesia menjadi Isteri Muda laki-laki Tua di Malaysia juga terjadi, seperti kisah di bawah ini:

“Seorang perempuan berumur 15 tahun dijebak dan diperkosa, akhirnya lari ke Malaysia bersama seseorang ‘yang menolongnya’. Di sana menikah siri dengan laki-laki tua. Karena KDRT, si perempuan lari lagi, kembali ke Medan. Di Medan dibujuk oleh Ibunya untuk mengawini seorang Kakek, juga orang Malaysia. Sang Ibu memperoleh uang, si anak menjadi ‘pelayan murah’ si kakek”.

Sejalan dengan data-data IOM di table paling atas, Sinceritas juga menemukan bahwa jumlah perempuan di bawah umur yang menjadi korban trafficking cukup banyak. Dari data di bawah ini, 35,8% adalah di bawah 18 tahun, seperti terlihat di table berikut ini:

Jumlah perempuan muda di atas adalah jumlah berdasarkan pengakuan korban, karena sebagian besar mereka memalsukan umur, atau dipalsukan umurnya oleh agen. Sebagian dari para korban tidak mau mengaku umur mereka sebenarnya, karena meskipun telah mengalami berbagai kekerasan, kemiskinan, keterbatasan pendidikan dan pengetahuan serta keterbatasan pekerjaan yang tersedia di daerahnya membuat korban biasanya masih mengharap untuk kembali bekerja di Luar Negeri. Kegiatan-kegiatan inilah yang disebut trafficking, lengkapnya HUMAN TRAFICKING atau perdagangan orang. Batasan atau definisi trafficking/perdagangan orang  menurut UU No. 21 tahun 2007 adalah seperti tercantum dalam kotak di bawah..

SUMUT Daerah Pengirim, Transit, dan Tujuan

Para Agen atau lembaga pengiriman Tenaga Kerja (TKI) cukup banyak, dan menggunakan semua jalur untuk menjaring dan bahkan menjebak calon. Menurut Gugus Tugas Traficking, pihak yang paling banyak merekrut para buruh migran maupun korban trafficking dalam negeri adalah para Agen (66,13%); dan ternyata urutan kedua adalah anggota keluarga (7,50%) dan tetangga (7,15%).

Mereka mengirim para tenaga kerja ini ke Luar Negeri maupun di antara daerah di dalam Indonesia. Sumut merupakan daerah asal pengiriman, daeran transit (persinggahan), dan sekaligus daerah tujuan. Hal ini karena posisi geografis Sumut yang strategis dan mudah dijangkau untuk hubungan ke dalam dan luar negeri. Dari data IOM, SUMUT adalah urutan ke 3 tujuan buruh migran, dan urutan ke 5 asal Buruh migran.

Bentuk-bentuk trafficking

Bila dilihat dari semua kasus di media maupun yang ditangani oleh Sinceritas, terdapat berbagai bentuk trafficking, yaitu:

Indonesia diperingatkan PBB

Karena trafficking adalah salah satu bentuk Diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana tercantum di pasal 6 dan pasal-pasal lainnya di CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) atau di Indonesia dikenal dengan UU no 7 tahun 1984, maka setiap tahun Komite CEDAW di PBB selalu mengadakan pemeriksaan apakah sebuah Negara melaksanakan Konvensi tersebut.

Pada tanggal 6 Agustus 2012, Indonesia dan Hongkong (sebagai Negara penerima trafficking) memperoleh peringatan keras dari Komite tersebut mendapat peringatan karena Pemerintah Indonesia dianggap gagal melindungi Pekerja Rumah Tangga migran dari Agen Perekrutan yang tidak bermoral/tidak manusiawi. Komite ini merekomendasikan kelanjutan yang serius dari pemerintah Indonesia untuk memeriksa agen perekrutan dan pusat pelatihan di Indonesia, memantau pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) dan memberi hukuman pada perusahaan yang gagal untuk menghormati hak karyawan yang mereka rekrut, menuntut dan menghukum orang terlibat dalam proses perekrutan ilegal; termasuk para pedagang perempuan migran yang bertujuan mengeksploitasi tenaga kerja dan seksual.

Pemerintah juga diminta untuk segera meratifikasi Konvensi ILO (Organisasi Buruh Internasional) no 189 tentang pekerja domestik.

Saat ini Pemerintah sedang merevisi UU no 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (PPTKLN). Berbagai LSM yang mengadvokasi buruh dengan tekun mengawal semua proses ratifikasi dan revisi UU agar para Buruh Migran dapat menikmati KEMERDEKAAN dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.
( Dari berbagai sumber: Siaran Pers, Liputan Media, data IOM)

 

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: