Konsultasi

Tanya:

Baru-baru ini saya membaca di Koran mengenai perkawinan singkat Bupati Garut, yang menikahi perempuan muda yang belum genap berumur 18 tahun (Lahir Juli 1994, menikah Oktober 2012). Mereka hanya menikah 4 hari, dan diceraikan dengan alasan, perempuan tersebut tidak perawan lagi.

Bapak itu sudah berumur dan bahkan sudah mempunyai 2 isteri. Saya sangat geram dan heran, mengapa seorang Bapak tua seperti itu tega menikah hanya untuk memperoleh keperawanan dari seorang anak? Apakah karena dia pejabat dan kaya? Mungkinkah isteri-isterinya menyetujui kelakuan itu, atau mereka takut? Saya ingin mendengar pendapat WCC mengenai ini, dan bila ini terjadi lagi, apa yang dapat dilakukan? (N di Medan)

Jawab.

Terima kasih Ibu N. Memang secara hukum, perkawinan ini melanggar pasal 82 UU No. 23/2002 karena si anak belum genap berusia 18 tahun. Meskipun UU Perkawinan menyebut umur 17 tahun, tapi UU Perkawinan sudah banyak digugat karena bertentangan dengan Konvensi dan UU Hak Anak. Jadi dari segi ini, perkawinan ini sudah melanggar hukum. Konon menurut info dari media, dalam waktu 7 hari, Bupati ini telah menikahi anak perempuan tersebut. Maka bila melihat posisi laki-laki sebagai pejabat yang berkuasa dan juga dari segi umur, maka bisa saja ini masuk ke kategori ‘kekerasan atau ancaman kekerasan/memaksa; atau kemungkinan tipu dan intimidasi, dimana konon orangtua si anak dijanjikan untuk diberangkatkan Umroh. Apapun kebenaran kisah ini, pelanggaran hukum telah terjadi.

Selain itu, pernyataan si Bapak yang menyebut tidak perawan adalah pernyataan yang sangat melecehkan. Seorang laki-laki atau suami tidak berhak menghakimi keperawanan seorang perempuan, karena ini berat sebelah. Apakah laki-laki itu perjaka? Tidak ada apapun yang bisa membuktikannya. Selain itu, ukuran keperawanan tidak mutlak, karena banyak hal yang bisa membuat selaput darah pecah. Perkawinan juga bukanlah untuk mengejar keperawanan atau keperjakaan.

Ditambah dengan fakta bahwa Bapak ini sudah mempunyai isteri, sementara dia juga adalah pejabat; maka jelas bahwa Bapak tersebut adalah pelaku pelecehan terhadap perempuan; baik kepada isterinya maupun (terutama) kepada anak perempuan yang dikawininya. Seharusnya seorang pemimpin menjadi panutan dalam perilaku. Anak perempuan tersebut pasti mengalami rasa malu dan bahkan trauma, dan mungkin juga keluarganya.

Ke depan, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu: Umur menikah sebaiknya di usia dewasa, yaitu setelah mampu untuk bertindak sebagai subyek hukum, yaitu 21 tahun. Kemudian, sebagai penganut monogami dan hak-hak azasi perempuan, cukup satu isteri. Terutama seorang pejabat yang harus menjadi panutan, maka nilai-nilai yang mengacu kepada Hak Azasi manusia dan Hak Azasi Perempuan haruslah dipahami dan dilakukan. Selain itu, keperawanan adalah urusan pribadi dan tidak seorangpun boleh menghakiminya. Perkawinan adalah persatuan dua orang yang saling mencintai, menghormati, menghargai dan setara. Bukanlah arena untuk memperoleh keperawanan, menghakimi dan menyakiti.

Hotline WCC

Explore posts in the same categories: Konsultasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: