“Mempertanyakan Marginalisasi Posisi Politik Perempuan” Aktivis Perempuan SUMUT Memperingati Hari Internasional Penghapusan KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) Dan 16 Hari Aktivisme

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan merupakan kampanye yang telah dilakukan di seluruh dunia sejak 1991. Sejak 25 November yang merupakan Hari Internasional Penghapusan KTP, sampai ke hari Peringatan HIV AIDS 1 Desember;  hingga sampai pada puncaknya di Hari HAM 10 Desember. Pada 16 hari tersebut, kampanye dilakukan oleh berbagai organisasi maupun perorangan untuk menghimbau dan untuk mendorong berakhirnya segala bentuk KTP terhadap perempuan, termasuk terhadap anak perempuan.

Demikian pula Aktivis Perempuan SUMUT yang diprakarsai oleh PESADA, PAKKAR, GEMMA, Forum Jurnalis Perempuan SUMUT, Feminist Muda, KPI SUMUT, Hapsari, Kaukus Perempuan, PSGPA UNIMED, YAPIDI, YAK; melakukan berbagai kegiatan mulai 24 November 2012.

Berangkat dari kondisi yang menunjukkan betapa posisi perempuan secara politis termarjinalkan/terpinggirkan dan mengalami berbagai bentuk kekerasan,  para aktivis perempuan SUMUT  merayakan Peringatan Internasional 16 Hari Aktivisme Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2012  dengan thema: “Mempertanyakan Marginalisasi Posisi Politik Perempuan”.

Adapun tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah mengingatkan public akan tingginya angka KTP serta kecenderungan meningkatnya marjinalisasi perempuan secara politik, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara.

Data KTP tetap buruk.

Salah satu bentuk marjinalisasi atau peminggiran posisi perempuan adalah apabila perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan, baik di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Data Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) di tahun ini tidak menunjukkan penurunan.  Berdasarkan tabulasi data Januari – Oktober 2012 dari koran local, jumlah keseluruhan kasus KTP di SUMUT mencapai 371 kasus. Jenis kasus tertinggi adalah kekerasan Fisik (50,13%) dan seksual (39,62%), yang hampir setengahnya atau 47,71% menimpa 177 anak perempuan.  Selebihnya yaitu 194 korban adalah perempuan dewasa. Pelaku KTP ini cukup bervariasi; 39, 89% adalah orang yang tidak dikenal korban; tetapi 23,45% adalah anggota keluarga sendiri (Suami, Ayah, dll.). Sebanyak 63 kasus adalah KDRT.

Sementara data kasus KTP yang ditangani oleh Women Crisis Center SINCERITAS- PESADA, berjumlah 126 kasus. Terjadi peningkatan yang cukup berarti,, mengingat data di tahun 2011 hanya ada 94 kasus. Sebagaimana kecenderungan  di tahun-tahun sebelumnya, KDRT masih merupakan kasus terbesar, yaitu 53,17%. Sebanyak 18 kasus atau 14,29% merupakan kasus cabul terhadap anak-anak perempuan.

HIV AIDS.

Epidemi HIV/AIDS juga mengancam kehidupan perempuan dan anak-anak. Berdasarkan data per Juni 2012, terdapat 1.316 kasus, yang berarti pada kenyataannya terdapat 100 kali lipat penderita, yaitu 131.600 orang. Meski data tidak tersedia berdasarkan jenis kelamin, tetapi posisi perempuan yang rentan mempengaruhi kesehatan perempuan. Di banyak kasus, perempuan yang terinfeksi, khususnya para ibu rumah tangga menjadi pihak yang paling disalahkan dan memperoleh stigma buruk. Kondisi ini diperburuk oleh kemiskinan di mana perempuan terinfeksi yang melahirkan tidak mampu memberi pengganti ASI, atau terjadinya larangan untuk hamil/melahirkan.

Kondisi Politik.

Sementara itu KTP dalam berbagai bentuk lainnya masih sangat banyak dialami perempuan. Kondisi politik yang semakin buruk dan kotor telah membuat perempuan secara sadar menyingkir dari partisipasi dan representasi politik, sebagaimana yang dapat dilihat dari deretan calon GUBSU maupun calon-calon pemimpin di tingkat kabupaten Kota. Demikian juga perempuan yang masuk ke daftar KPK, tetapi actor utama tidak dapat dibekuk.

Masuknya perempuan ke ranah politik formal serta upaya quota telah dipelintir oleh penguasa untuk menjadikan perempuan sebagai boneka atau media dalam berbagai bentuk korupsi yang semakin menyengsarakan rakyat.

Rangkaian Kegiatan.

Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan adalah melalui berbagai aktivitas sbb.:

Gbr Nov 1

Di semua acara, peserta menyepakati untuk menggunakan dua warna utama, yaitu Oranye dan Ungu. Oranye adalah warna yang disepakati untuk tahun 2012 sebagai warna perlawanan terhadap berbagai bentuk KTP, dan Ungu sebagai warna Feminist yang melawan segala bentuk ketidak adilan yang dialami perempuan. (DL)

Perempuan Nias Merayakan 16 Hari Aktivisme & Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Thema: “Mengenali Posisi Perempuan Nias di Masyarakat Adat”

Pada tanggal 30 November 2012, sebanyak 53 perempuan dan 3 laki-laki perwakilan CU, Guru, Media, jaringan LSM dan Tokoh Masyarakat berkumpul di Hotel Nias Palace, Gunung Sitoli. Mereka menjadi peserta aktif dalam Seminar dengan judul yang sama dengan thema di atas. Para narasumber adalah Pdt. Nurcahaya Gea & Kholidah Lubis (WCC Sinceritas-PESADA), dengan moderator ; Berliana Purba.

Selesai seminar, seluruh peserta melakukan aksi damai sambil membagikan bunga, membaca puisi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan perempuan. Dalam aksi damai tersebut, peserta menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

  • Bahwa perempuan tidak diperhitungkan dalam adat istiadat yang ada di Nias, sehingga dibutuhkan keberanian dan usaha bersama dari kelompok perempuan untuk mulai membuat perubahan. Perubahan dimulai dari diri sendiri, keluarga dan di tingkat  masyarakat. Secara khusus untuk sistem warisan, perempuan akan menolak jika warisan jatuh ke pihak keluarga suami, hanya karena tidak mempunyai anak laki – laki
  • Sepakat untuk memberikan pertolongan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender, dengan cara melakukan pendekatan, menemani untuk membuat pengaduan, memberikan saran agar kasus tidak diselesaikan dengan cara perdamaian yang tidak menguntungkan perempuan. Hal ini sesuai dengan pasal 15 UU PKDRT.
  • Agar UU no.7/84 tentang Penghapusan berbagai bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan UU Penghapusan KDRT No. 23/2004 disosialisasikan secara terus menerus dengan berbagai cara ke seluruh masyarakat.
  • Agar Pemerintah & Aparat Penegak Hukum mengenali Kekerasan Psikis dalam kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, memahami bahwa kekerasan psikis melekat dalam semua bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, dan menghukum pelaku kekerasan psikis. Juga mendesak dilakukannya terobosan-terobosan agar menjadi acuan dalam penanganan kasus-kasus sejenis. Secara khusus dibutuhkan pelaksanaan yang serius atas eksekusi hak asuh anak kepada perempuan, yang sering menjadi salah satu sumber kekerasan psikis perempuan.
  • Agar semua bentuk pungutan liar dalam penanganan hukum dapat dibasmi dan membuka akses terhadap pelayanan dan perlindungan hukum dari Negara untuk perempuan korban KTP, termasuk penyediaan Rumah Aman Perempuan yang layak.

Hidup perempuan Nias, tetaplah berjuang untuk kesetaraan (BP/DL)

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: