Petisi “Menolak Alokasi Anggaran yang Tidak Berpihak bagi Kepentingan Rakyat dalam RAPBD Dairi 2013” No: 198/C.5/DE/Pesada-Sdkg/XI 2012

Fakta sosial menyebutkan bahwa warga miskin di Dairi mencapai 27.467 jiwa (tahun 2009) ternyata tidak diperdulikan oleh pemimpin di Dairi saat ini. Dalam RAPBD 2013, Bupati Dairi kembali mengusulkan program yang melanggar azas kepatutan, melukai rasa keadilan, dan

mengabaikan kepentingan rakyat miskin.

Tercatat usulan alokasi anggaran sbb :

  1. Wisata Rohani bagi Tokoh Agama ke Jerusalem dan Mekkah Rp. 1 milyar
  2. Pengadaan mobil dinas Camat se Dairi menelan Rp. 3,6 milyar
  3. Bimtek Tim Penggerak PKK yang menelan Rp. 2,7 milyar dan alokasi anggaran lainnya yang dinilai tidak memenuhi prinsip anggaran berbasis kinerja. Padahal sudah berbagai aksi protes dilakukan masyarakat sipil di Dairi yang menolak politisasi anggaran dan pemborosan, namun Penguasa saat ini tidak peduli.

Bapak Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD yang terhormat, Kami menilai RAPBD 2013 kali ini tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak beriorentasi pada pembangunan  daerah. Ini terlihat dari besarnya biaya tidak langsung dibanding belanja langsung/publik, biaya rutin eksekutif (perjalanan dinas meningkat tajam 100 %, belanja langsung (modal hanya 18 % dari total belanja di mana banyak digunakan untuk pengadaan mobil, bimtek, dll). Suatu ironi ketika berbicara alokasi anggaran bagi kebutuhan rakyat pemerintah selalu berdalih “anggaran terbatas” namun pada faktanya pemerintah membuat kegiatan yang terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Besarnya penyerapan RAPBD 2013 tidak sebanding dengan kemampuan Pemkab Dairi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang hanya 5,15 %.

Bapak Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD Dairi yang terhormat, Kami menilai dalam proses penganggaran RAPBD 2013 tidak mengimplementasikan Pengarus Utamaan Gender (Inpres No. 9/2000). Pemkab Dairi tidak melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statemen dalam penganggaran sebagaimana yang diwajibkan dalam Pemendagri No. 67 tahun 2011. Komitmen PEMKAB Dairi untuk pemberdayaan perempuan masih sangat minim. Belanja langsung yang ditujukan kepada upaya ‘pemberdayaan perempuan’ (Kantor PPA dan KB) hanya Rp. 228.241.600 yang terdiri dari 5 item kegiatan (itupun sekitar 34 % untuk pegawai). Begitu juga di pos di tiap kecamatan dan kelurahan untuk PKK Desa sangat minim yang diposkan anggaran Kec/Kel yang hanya berkisar Rp. 230.067.000 atau rata per desa/kelurahan memperoleh Rp. 1.370.000. Di satu sisi Pemkab Dairi memberi anggaran yang cukup besar untuk Tim Penggerak PKK (dana hibah Rp. 800.000.000 dan Bimtek Tim Penggerak PKK ke Jawa Rp. 2.596.000.000). Kita menilai anggaran ini tidak efisien dan tidak urgent. Diperlukan reorientasi misi PKK dari peningkatan peran streotype perempuan menuju penguatan perempuan untuk pemenuhan hak perempuan di akar rumput (UU RI No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).

Bapak Bupati dan Pimpinan serta Anggota DPRD yang terhormat, Kami menuntut pemerintah aktif melakukan penghematan anggaran dan lebih fokus melakukan program yang menyentuh kepada kebutuhan rakyat. Oleh karena itu kami dalam Sidang Paripurna Pembahasan RAPBD 2013 menyarankan sbb :

  1. Mendesak DPRD meningkatkan kinerja pada tahun 2013. Jangan lagi terulang konflik internal yang berdampak pada lemahnya fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan. Kami mendorong Inisiatif Ranperda Pemberdayaan Perempuan bisa masuk dalam program prioritas legislasi daerah. Biaya BIMTEK 30 orang Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 4.900.000.000 (rata-rata Rp. 163 juta/orang) perlu ditinjauan manfaat atas kinerja DPRD sehingga tidak terkesan DPRD hanya plesiran.
  2. Mendesak Bupati dan DPRD Dairi untuk komitmen memenuhi ADD sebagaimana ketentuan pasal 68 PP. 72/2005 tentang DESA di mana Pemkab Dairi wajib mengalokasikan minimal 10 %  DAU sedangkan saat ini baru mencapai 4 %.
  3. Agar proses penganggaran harus mengimplementasikan pengarusutamaan gender yang mengembangkan analisis gender dan membuat Gender Budget Statement dalam penyusunan kebijakan anggaran (Permendagri No. 67 tahun 2011 pasal 5 dan 5 A).
  4. Meminta agar mata anggaran yang tidak urgent, tidak sesuai azas kepatutan, pemborosan, dan tidak berbasis kinerja di atas dialihkan menjadi:
  • BIMTEK Penggerak PKK dialihkan ke Penyelengaraan Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Penanganan Anak berhadapan dengan Hukum, Sosialisasi UU PKDRT di desa-desa, dll.
  • Pengadaan mobil dinas camat dialihkan ke Bantuan Keuangan ke Desa (ADD)
  • Wisata Rohani dialihkan ke Reatret Pemuda Antar Gereja, bantuan kitab suci,

bantuan ke pesantren, dll

  1. Mengingat pemerintah Kab. Dairi melihat PKK sebagai representasi perempuan akar rumput maka kami mendorong agar organisasi PKK mengubah orientasi misinya dari peningkatan peran domestik perempuan menuju penguatan perempuan untuk pemenuhan hak perempuan di akar rumput (UU RI No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan).
  2. Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial sangat rentan disalahgunakan. Pemkab dan DPRD perlu membuat mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam penyaluran dana tersebut. (mis: mekanisme call proposal).

Sidikalang, 17 Desember 2012

Ramida Sinaga

Explore posts in the same categories: Info Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: