Konsultasi

Tanya:

Saya seorang Ibu dengan 3 anak, telah 12 tahun menikah, tetapi selama 8 tahun terakhir tidak pernah dinafkahi. Saya juga sering mengalami KDRT dalam bentuk pemukulan, suami berfoya-foya, mempunyai hubungan dengan  perempuan lain. Bahkan mertua saya juga beberapa kali mau memukul saya dan mengeluarkan kata-kata kasar, karena kami memang tinggal dengan mertua.

Akhirnya beberapa bulan lalu saya melapor ke Polisi setelah terlebih dahulu melakukan visum. Saya  kemudian pisah rumah dan hanya bisa membawa kedua anak saya, sementara yang bungsu tinggal dengan suami. Kedua anak saya titip di luar kota (Jawa) agar tidak diganggu oleh suami. Biaya anak-anak beberapa kali diberikan suami, tetapi kemudian berhenti.

Entah bagaimana, suami juga mengadukan saya balik dengan mengatakan saya pelaku KDRT, hingga saya jadi tahanan kota. Saya merasa diperlakukan tidak adil. Suami boleh pergi, bahkan ke luar negeri, sementara saya  menjenguk anak yang sakitpun, tidak diizinkan. Bahkan saya dipaksa Jaksa menanda-tangani surat perdamaian dengan suami, dengan alasan supaya saya bersama suami dan mertua tidak ditahan. Karena mendekati Natal, saya terpaksa menyetujuinya. Masa persidangan saya sudah mendekat, dan saya sangat khawatir.. Apa yang dapat saya lakukan?

Jawab.

Kami sangat prihatin mendengar kasus Ibu. Perlu ibu ketahui bahwa setiap tersangka/ pelaku tindak  pidana berhak mendapat penangguhan penahanan. Dan tersangka yang mendapat penangguhan penahanan akan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah (sesuai KUHAP). Selain itu, tersangka juga diharuskan untuk wajib lapor.

Untuk pemaksaan melakukan perdamaian dan berbagai intimidasi lainnya bertentangan dengan kode etik Jaksa. Jaksa dilarang mengunakan kapasitas dan otoritasnya untuk melakukan  penekanan secara fisik dan psikis. Juga perlakuan diskriminatif yang tidak mengizinkan Ibu menjenguk anak.

Saran kami sebaiknya ibu memakai penasehat hukum (pengacara) atau melaporkan kasus ibu kepada LSM  perempuan setempat. Sehingga melalui Pengacara atau LSM perempuan tersebut ibu dapat menyurati kantor  Kejaksaan setempat untuk menekan mereka agar menegur jaksa bersangkutan dan menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya kepada pelaku sesuai pasal 44 ayat (1) dan (4) UU Penghapusan KDRT. Juga agar semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum (APH) untuk mengutamakan  kepentingan  korban dan tidak dipengaruhi oleh segala bentuk kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh pelaku, yang pada dasarnya mempengaruhi rasa keadilan dari para korban, khususnya korban KDRT seperti yang Ibu alami. Kami akan ikut memonitor kasus Ibu. (DL/HS).

 

 

Explore posts in the same categories: Konsultasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: