Pernyataan Women Caucus untuk Paska 2015 Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Bali (March 24, 2013)

 

Anggota ASPBAE HLP Bali 25Maret 2013 (Dina Lt/EC ASPBAE, Ramida S/PESADA, Tabrani/CCDE, Titik H/ACE, Nila/Rumpun)

Anggota ASPBAE HLP Bali 25Maret 2013
(Dina Lt/EC ASPBAE, Ramida S/PESADA, Tabrani/CCDE, Titik H/ACE, Nila/Rumpun)

Pada tanggal 23 sampai 24 Maret berlangsung Pertemuan Global Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Sedunia di Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyusun masukan-masukan bagi pembangunan masyarakat dunia setelah 2015. Konferensi ini diikuti sekitar 300 peserta dari dalam dan luar negeri. Peserta asing datang dari 31 negara, seperti Seira-Leon, Malawi, Uganda, Mesir, India, Mexico, Guatemala, Karabia, Kanada, AS, Australia,New Zealand, Jepang, Korea Selatan dan lain-lain. Di dalam Konferensi pendahuluan ini peserta terdiri dari Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang dibentuk oleh seratusan lembaga swadaya masyarakat (LSM). PESADA adalah salah satu peserta, di samping itu dari Sumatera Utara juga dihadiri oleh Yayasan Ate Kelleng (Kab. Karo) dan HAPSARI (Serdang Bedagai).

Hasil dari konferensi berupa statement umum dan statement lainnya dalam diksusi-diskusi yang lebih kecil, dibawa oleh perwakilan peserta LSM/masyarakat sipil ke dalam Pertemuan HLP yang berlangsung di Hotel Westin, Nusa
Dua, Bali.  Pertemuan itu adalah pertemuan penting untuk dapat memasukkan berbagai pikiran dari LSM/Masyarakat Sipil, sehingga paska 2015 upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah lainnya dapat dicapai.

Masukan-masukan ini akan diberikan dalam pertemuan Tingkat Tinggi untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015, di Nusa Dua juga, pada tanggal 25 hingga 27
Maret. Pertemuan tingkat tinggi tsb yang sering disebut HLP, adalah panel yang menjalankan konsultasi-konsultasi publik untuk agenda pembangunan pasca Millenium Development Goals (MDGs).  Ada 8 tujuan yang harus dicapai (lihat kotak di bawah):

8 tujunan MDGs

Pertemuan HLP dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, yang ditunjuk Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai pimpinan HLP. HLP tersebut adalah pertemuan keempat sejak dibentuk Juli 2012, oleh Sekretaris Jenderal PBB. HLP memiliki 27 anggota. Anggota HLP ini cukup beragam termasuk pejabat setingkat menteri (Swedia dan Korea Selatan), wakil sektor swasta (seperti Unilever), lembaga pemikir serta para wartawan senior. HLP memiliki mandat dan tugas utama menyusun dokumen pembangunan pasca 2015 sebagai rujukan dan masukan kepada PBB.

PESADA terlibat penuh dalam diskusi-diskusi mengenai perempuan, kemitraan global dan tata pemerintahan global; untuk saling belajar dan memastikan agenda gerakan perempuan maupun pendidikan seumur hidup masuk di hasil-hasil pertemuan. Para aktivis perempuan yang bergabung di Women Caucus mengeluarkan pernyataan yang tegas menyatakan, tidak akan ada perkembangan maupun  kemajuan, kecuali ada komitmen yang jelas dan tanpa kompromi terhadap hak-hak perempuan serta kesetaraan dan keadilan gender. Dibutuhkan paradigma pembangunan baru yang didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, akuntabilitas, transparansi, keberlanjutan dan keadilan redistributif. Kerangka pembangunan baru harus mengakui bahwa sistem dan praktek patriarki adalah hambatan utama untuk pembangunan.

Dian Kartika (SEKJEN Koalisi Perempuan Indonesia)  yang membacakan Statement Women Caucus

Dian Kartika (SEKJEN Koalisi Perempuan Indonesia)
yang membacakan Statement Women Caucus

Perempuan juga mengingatkan bahwa Pemerintah seyogyanya tidak menggunakan nilai-nilai budaya, adat atau agama untuk menghindari kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Azasi Perempuan serta pencegahan dan penanganan kekerasan. Dalam pernyataan ini perempuan menuntut agar agenda paska 2015 mempunyai komitmen untuk hal-hal berikut:

  • Akhiri semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan pasangan intim dan kekerasan seksual, serta mengatasi interseksnya dengan infeksi HIV. Menetapkan target untuk mengurangi militerisasi dan konflik dengan membatasi anggaran militer.
  • Jaminan hak seksual dan reproduksi sebagai hak asasi manusia, bersama dengan perempuan dan akses universal ‘terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi  yang berkualitas, komprehensif dan terpadu, termasuk akses ke aborsi yang aman;
  • Sertakan tujuan khusus untuk mengurangi kesenjangan kekayaan, kekuasaan dan sumber daya antara negara-negara, antara kaya dan miskin, antara laki-laki dan perempuan;
  • Memastikan hak-hak perempuan dan kontrol terhadap tanah, properti, termasuk kekayaan intelektual, sumber daya produktif, informasi dan teknologi, dan mempromosikan pembagian aset yang adil di antara kelompok sosial yang  berbeda;kemandirian ekonomi perempuan. Jaminan ini termasuk dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap pekerjaan dan upah;
  • Mengenali peran perempuan dalam ekonomi pengasuhan/perawatan dan memastikan hak-hak mereka atas perlindungan sosial serta  distribusi yang setara antara kerja yang dibayar dan tidak dibayar;
  • Menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan pada semua tingkatan, termasuk dalam pembangunan Mencabut undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, mengkriminalisasi atau meminggirkan kelompok perempuan tertentu berdasarkan orientasi seksual, identitas gender, pekerjaan atau status lainnya, atau hambatan untuk layanan, dan mengadopsi langkah-langkah untuk melawan praktek-praktek diskriminatif dan menjamin akses perempuan terhadap keadilan, dan
  • Jaminan akses universal oleh perempuan dan anak perempuan terhadap pendidikan yang berkualitas sepanjang perjalanan kehidupan, termasuk pendidikan seksualitas yang komprehensif dan pendidikan hak asasi manusia, kesetaraan gender dan keberlanjutan lingkungan, dan memastikan perempuan dan anak perempuan melek huruf ‘.

Pada akhir pernyataan, perempuan menyatakan bahwa paska-2015 perempuan harus terlibat memimpin dalam sistem pemantauan dan akuntabilitas yang dibangun ke dalam kerangka kerja, dengan komitmen yang jelas dan batas waktu. Mekanisme pengumpulan data dan analisis untuk memantau kerangka baru harus transparan dan inklusif terhadap masukan dari kelompok-kelompok perempuan. Mekanisme nasional, seperti peradilan, parlemen, dan lembaga hak asasi manusia, harus diberdayakan untuk mengawasi pelaksanaan kerangka kerja pasca-2015 dan memungkinkan untuk akses perempuan terhadap keadilan ketika komitmen tidak terpenuhi. Pasca-2015 kerangka pembangunan harus membuat pemerintah bertanggung jawab untuk tugas mereka untuk melakukan pengawasan dan mengatur aktor-aktor swasta, terutama perusahaan dan pelaku keuangan swasta untuk menjamin mereka menghormati hak-hak asasi perempuan, termasuk di kegiatan mereka di lintas-perbatasan.

Sistem PBB juga harus dimintai pertanggungjawaban atas peran mereka dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan, termasuk dengan membawa tekanan pada pemerintah untuk melaksanakan kewajiban hak asasi manusia. PBB dan negara-negara anggota harus mengatasi secara terpadu hambatan untuk kesetaraan gender di tingkat global, nasional, dan lokal.                                                 (Ò-berbagai sumber & dokumen CSOs)

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: