Gerakan Perempuan Menuju Indonesia BERAGAM

Pada Forum Tahunan MAMPU di Jakarta awal Maret lalu, yaitu sebuah forum yang terdiri dari para mitra DFAT-Ausaid termasuk PESADA; terlibat mendiskusikan gerakan perempuan untuk “Indonesia Beragam”- Berdaulat, Bersih, Sejahtera, Adil Gender, Bergerak, Majemuk.
Indonesia Beragam merupakan sebuah gerakan perempuan yang bercita-cita membangun peradaban Indonesia yang bersih dari korupsi, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala bentuk kekerasan dan rasa takut untuk mencapai keadilan dan kedaulatan bagi rakyat miskin, perempuan dan kelompok marginal.

Deklarasi Indonesia Beragam di Jakarta, dimeriahkan dengan symbol keberagaman berupa payung warna/i dan orasi/pidato oleh para aktivis.

Deklarasi Indonesia Beragam di Jakarta, dimeriahkan dengan symbol keberagaman berupa payung warna/i dan orasi/pidato oleh para aktivis.

 

Untuk itu, Gerakan Perempuan Mewujudkan INDONESIA BERAGAM, menyusun 10 AGENDA POLITIK PEREMPUAN yang akan didesakkan kepada calon-calon pemimpin bangsa periode 2015-2019. Kesepuluh agenda tersebut disusun oleh sebuah tim, dan disunting oleh 3 aktivis perempuan, yaitu: Misiyah (Institute Kapal Perempuan), Ruby Kholifah (AMAN Indonesia), dan Anis Hidayah (Migrant Care). Adapaun penyelaras akhir adalah Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan Indonesia). Deklarasi ini kemudian dibacakan dan disampaikan kepada publik pada Perayaan Hari Perempuan Sedunia oleh para aktivis Perempuan SUMUT sbb.:

DEKLARASI
HENTIKAN PEMBIARAN NEGARA TERHADAP TRAGEDI NASIONAL : LONJAKAN DRASTIS ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

Kami Gerakan Perempuan Menuju Indonesia Beragam yang merupakan kolaborasi dari organisasi-organisasi perempuan, organisasi prodemokrasi dan kelompok-kelompok marjinal di Indonesia menyerukan agenda politik kepada calon legislatif dan presiden. Kami mendesakkan agar pemerintah dan parlemen terpilih memprioritaskan penyelesaian tragedi nasional yaitu kenaikan secara drastis angka kematian ibu (AKI). Berdasar data Statistik Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 yang dilansir pada tahun 2013, angka kematian ibu melonjak menjadi 359 per 100 ribu kelahiran sementara dalam target pemerintah berada pada angka 108. Dibalik hitungan statistik ini, kematian ibu merupakan bentuk nyata kegagalan pemerintah untuk memenuhi hak hidup kepada rakyatnya terutama perempuan. Nyawa perempuan dipertaruhkan secara massif akibat pembiaran negara terhadap hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dengan diabaikannya pemenuhan hak dasar ini dari prioritas pembangunan.

Pengabaian ini bertolak belakang dengan berbagai komitmen pemerintah sudah dengan tegas mengatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu Amandemen UUD 1945 khususnya pasal 28H ayat 1. Indonesia juga telah genap 30 tahun mengesahkan UU NO.7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), kemudian dilengkapi dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Mellinium Development Goals (MDGs) khususnya tujuan 5, International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo tahun 1994 bahkan pada tahun 2013 Menkes Meluncurkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu RAN PPAKI 2013-2015.

Tidak satupun celah bagi pemerintah untuk mengelak dari tanggung jawab ini, penurunan angka kematian ibu harus menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah mesti mengenali dan melakukan tindakan nyata untuk menghapus berbagai faktor utama yang menyumbang terjadinya kematian ibu, diantaranya adalah budaya patriarki, menguatnya fundamentalisme berbasis suku atau keagamaan dan privatisasi atau pengalihan tanggung jawab negara atas pelayanan publik. Berdasarkan situasi ini, Gerakan Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam mendesakkan 10 agenda politik perempuan kepada pemerintah dan parlemen terpilih untuk memenuhi:

1. Hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan dan kelompok marjinal secara adil dan berkualitas;
2. Hak atas pendidikan terutama pendidikan perempuan yang berkualitas, berkeadilan gender dan menghargai keberagaman;
3. Penghentian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
4. Penghentian pemiskinan perempuan dan kelompok dan menyediakan perlindungan sosial yang memadai;
5. Perlindungan perempuan dalam situasi konflik, bencana serta menjamin pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam;
6. Hak atas pekerjaan yang layak bagi perempuan dengan memberikan perlindungan terhadap Buruh Migrant, Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran dan dalam negeri, buruh perempuan dan dektor informal lainnya;
7. Perlindungan atas kebebasan berkeyakinan dan beragama ;
8. Hak politik perempuan yaitu hak beroganisasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan , dan hak kewarganegaraan;
9. Penghapusan produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas; dan
10. Penghentian korupsi.

Medan, 8 Maret 2014
Penanggung Jawab Gerakan Perempuan Indonesia Beragam di SUMUT
Dina Lumbantobing (PERMAMPU)
Elvi Hadriani (KPI SMUT)
Timo Dahlia Daulay (Kelompok Aktivis Perempuan SUMUT)
Kholida Lubis / Ramida Sinaga (PESADA)

Peserta Aksi Damai 8 Maret membawa poster dan spanduk berisi seruan Perempuan SUMUT

Peserta Aksi Damai 8 Maret membawa poster dan spanduk
berisi seruan Perempuan SUMUT

 

 

Explore posts in the same categories: Info Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: