Betulkah Pemilu Legislatif Kali Ini PALING KOTOR?

Pada saat pembaca menerima bulletin ini, mungkin sudah ada putusan-putusan yang berhubungan dengan sengketa PEMILU. Karena sebelum rekapitulasi penghitungan suara di semua Kabupaten, sudah sangat banyak keberatan, pengaduan mengenai banyaknya pelanggaran, kecurangan, yang semuanya bermuara ke politik uang maupun ketidak siapan penyelenggara.

Di Dairi, sebelum rekapitulasi suarapun, sudah dipecat 3 Komisioner yang dianggap tidak mempunyai integritas dan lambat melaksanakan tugas. Sangat memalukan. Di Nias Selatan, juga sedang disidang saat tulisan ini dibuat. Artinya, penyelenggaraan memang buruk. Bahkan ada yang menyebut Nias Selatan sebagai Kabupaten yang paling bermasalah dalam 2 PEMILU terakhir.
SUMUT sepertinya harus malu karena banyak pelanggaran, meski bukan berarti hanya SUMUT yang seperti itu. Memang hampir rata di seluruh Indonesia terjadi pelanggaran dan terutama politik uang yang merajalela.

Berbagai bentuk pelanggaran.

Majalah TEMPO misalnya mencatat berbagai modus atau bentuk perebutan suara yang melanggar aturan:

  1. Pemberian uang, dari Rp. 5.000 s/d 200.000,- per pemilih atau per kepala keluarga
  2.  Pemberian polis asuransi, yaitu kartu asuransi diselipkan pada surat pemberitahuan, dengan menerapkan nama si pemilih.
  3.  Pemberian barang berupa kaus, kerudung, generator, voucher pulsa, bahan kebutuhan pokok.
  4. Pemberian program dari uang pribadi/membonceng program bantuan pemerintah, mis: pembangunan jembatan, pengobatan gratis.

Memang segala macam cara ditempuh para Caleg untuk bisa lolos. Bahkan hitungan Tempo menyebut angka antara 3 s/d 5 milyar pengeluaran setiap Caleg. Memang ada aktivis yang hanya mengeluarkan uang sekita 10juta, tapi bagaimanapun, itu tetap jumlah uang yang besar. Bandingkan dengan besar jumlah pinjaman kita di CU. Di atas 5 juta, kita telah menganggapnya besar.

Catatan kelompok perempuan dari lapangan.

Bagaimana kenyataan di wilayah dampingan PESADA? Setali tiga uang, alias SAMA SAJA. Di lapangan, para anggota kelompok kita juga melakukan monitoring saat PILEG. Mungkin para pembaca juga kan? Hasilnya, tidak jauh dari cerita di atas. Di bawah ini adalah laporan dari wilayah, yang meski pihak lain mungkin menyebut perlu direcek atau data bisa saja kurang tepat; tapi temuan ini memang ada:

  1.  Penghitungan suara di TPS tidak selesai di 9 April, hingga para saksi pulang,
  2. Surat suara rusak, dan ada yang tertukar bahkan kertas suara SUMBAR masuk ke Dairi. Akibatnya banyak yang GOLPUT, dan yang memilih, surat suara batal.
  3. Banyak yang tidak paham cara memilih, dan kertas DPD banyak yang tidak dicoblos. Persoalan semakin besar bagi orang yang buta huruf.

Untuk data yang lebih jelas, lihat tabel di bawah, dari Wilayah Medan.

Nama Caleg dan PARPOL ada di catatan PESADA:

1

Di luar Medan, inilah yang terjadi:

• Di Humbang Hasundutan : Pembelian suara masyarakat dilakukan pada bulan Desember 2013 saat Perayaan Natal dan Tahun Baru 2014. Beberapa Caleg memberikan bingkisan berupa roti, daging babi, sarung, susu, gula serta ‘upa-upa’ (hadiah/pemberian) dan uang Rp 350 ribu/orang untuk menjadi saksi dan memilih di caleg. Di TPS 1,2,3,4 wilayah desa Purba Manalu dengan jumlah pemilih mencapai 1.275 orang jumlah surat suara yang batal mencapai 27 untuk DPD dan yang tertinggi surat suara DPR RI 55 surat suara. Hal ini dikarenakan banyak pemilih yang tidak mengetahui cara mencoblos atau membiarkan surat suara begitu saja terutama untuk DPD karena tidak mengenal caleg tersebut.

• Di Tapteng Dapil 4 : Politik uang sangat kencang. Dua parpol memberikan uang dari Rp 200 Ribu – Rp 400 Ribu / orang. Bahkan di TPS 2, TS dari parpol langsung menyalami uang ke pemilih sebelum mencoblos. Ada juga caleg yang melakukan kampanye di pengajian dan perwiritan dengan memberikan Jilbab, menyumbang Mikropon, kain sarung untuk menarik masa. Cara lain adalah dengan pemeriksaan kesehatan gratis di tiap kecamatan dan pembagian masker di jalan raya dari partai PSK.

• Kab Samosir, Palipi : Saksi dan warga mendapat hingga Rp 350 ribu untuk mencoblos nama Caleg. Semua parpol memberikan Rp 50 – 100 rb bagi warga yang mencoblos Parpol mereka.

• Di Pakpak Bharat dan Dairi :
– Pada tanggal 7 April 2014 salah satu Caleg dapil 4 marga Barus tertangkap melakukan politik uang di kecamatan Tanah Pinem dan saat ini kasus sedang diproses di Polres Dairi
– Dibeberapa TPS khusus pemilihan DPD banyak yang batal, yaitu ada 28 s/d 38, ada yang dikembalikan dalam keadaan tidak dicoblos sama sekali atau dicoblos semua. Pemilih menyebut masalah minimnya sosialisasi cara mencoblos, hingga ada pemilih membuka semua kertas suara dan dicoblos sekaligus (bingung banyaknya partai dan nama)
– Ada satu TPS C1 DPR RI tertukar dengan C1 DPR RI Sumatra Barat. Selain itu ada juga alat peraga (daftar caleg dengan foto) dan DPT baru ditempel setelah pemilihan berjalan (sekitar pukul 09.00 Wib)
– Ada satu TPS KPPS berusaha menyembunyikan surat suara, untuk mensiasati agar jumlah surat suara pas (salah hitung), saksi dan petugas Panwas lapangan serta saksi hanya diam.
– Setelah pemilihan di Ds. Sentrum kec. Sidikalang, tim sukses Caleg DU melakukan pemukulan terhadap salah satu pemilih, karena pemilih tidak memilih Caleg tsb, sedangkan uang sudah diterima dari TS. Saat ini kasus sedang diproses di Polres Dairi

• Di Nias:
– Banyak yang tidak bisa memilih karena tidak memiliki lembar C5 (kasus orang-orang yang tinggal di Nias, namun bukan KTP Nias. Meski sudah menunjukkan KTP, namun pihak panitia mengatakan tidak bisa memilih bila tidak membawa lembar C5.
– Di Bawolato Kab. Nias, salah satu caleg dari Partai PKB tertangkap karena ketahuan membagi-bagikan uang.
– Di Lahewa sebanyak 3 orang TS (team Sukses caleg) terbunuh, diduga terjadi saat membagi-bagikan uang di pagi hari (serangan Fajar). karena ada beberapa TS caleg mengetuk pintu rumah penduduk jam 4-5 pagi.

Di Medan, para aktivis perempuan dan CALEG Perempuan merayakan Hari Kartini pada tanggal 21 April dengan mendiskusikan penyelenggaraan PILEG 2014. Salah satu dari Caleg Perempuan yang sebenarnya adalah DPRD Propinsi tingkat I periode 2009-2014, dengan sedih dan marah mengatakan bahwa PILEG ini adalah pemilihan yang paling kotor. Proses dan hasil diskusi tersebut ditulis oleh jurnalis permpuan dalam bentuk artikel seperti di bawah ini:

Catatan Dari Diskusi Aktivis Perempuan Sumut
Banyak Kecurangan Dialami Perempuan Legislator Medan

Memperingati Hari Kartini, puluhan aktivis perempuan Sumatera Utara mengkritisi pemilihan umum legislatif pada 9 April lalu sebagai Pemilu yang paling buruk, khususnya dalam keberpihakan dan penerimaan legislator perempuan di kancah politik. Banyak indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan oknum-oknum calon legislatif (Caleg), para tim sukses, dan pejabat-pejabat penyelenggara Pemilu.

Hal ini terungkap dalam diskusi di kantor Pesada pada Senin (21/4) petang yang di hadiri Caleg dan anggota dewan yang masih menjabat saat ini serta para aktivis perempuan, jurnalis perempuan dan perwakilan lembaga yang beroreintasi perempuan.
Nurhasanah dari Partai Demokrat mengatakan, tahun 2009 adalah tahun emasnya perempuan masuk di ranah politik walau sudah dan tetap ada kecurangan-kecurangan di mana-mana. “Saya duduk saat ini bukan berarti saya melewati proses Pemilu jujur pada 2009 lalu. Lembaga-lembaga penyelenggara lebih banyak diam dan membiarkan padahal mereka tau ada kecurangan, dan saat ini malah lebih parah. Tapi saya belajar dari semua itu pada 9 April lalu,” kata Nurhasanah.

Ditanya soal lembaga penyelenggara yang diam dan membiarkan pelanggaran terjadi, dia menuding Panitia Pengawas (Panwas). “Panwas diam saat kita laporkan banyaknya kecurangan, mereka bilang saat itu, “Kami makan apa nanti kalau ini di bongkar?!.” Pernyataannya ini dibenarkan Caleg Wiwid dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sri Kamila Parinduri (PDI Perjuangan), dan Tetty dari Partai Nasdem. Para perempuan ini sepakat menyatakan, serangan fajar, money politik, kecurangan di tingkat penyelenggara Pemilu, minimnya dana yang di miliki dan tidak adanya pembekalan politik oleh partai kepada Caleg perempuan menjadi hambatan terbesar. “Belum duduk saja kita sudah dibebani dengan dana ‘gotong-royong partai’, bagaimana nanti kalau sudah duduk? Persoalan makin runyam ketika suara-suara kita hilang dengan alasan tidak jelas dan masuk akal. Dan tidak ada sanksi tegas dari lembaga penyelenggara terhadap semua kecurangan padahal bukti-bukti kita punya. Saksi, Panwas dan KPU tak berjalan sesuai Tupoksinya,” kata Tetty yang diamini Wiwid dan Mila.

Belum lagi, lanjut mereka, pembunuhan karakter dan persaingan tidak sehat yang dilakukan sesama perempuan dan laki-laki. Perempuan mendukung perempuan belum sepenuhnya menjadi doktrin bersama dan ini menjadi permasalahan ditingkat internal aktivis dan perempuan yang sudah memiliki jabatan dan kedudukan. Gerakan dan dukungan dari penggiat kesetaraan gender terpecah, ada yang tak mau tau sama sekali karena tidak saling kenal atau trauma. “Padahal selalu ada ruang yang mendiskreditkan perempuan dan ini membuat semua perempuan gerah, tapi tidak melakukan apa-apa,” kata Mila sambil menambahkan, saat mulai memilih terjun menjadi calon wakil rakyat, hal pertama yang dia lakukan adalah berkoordinasi dengan jaringan-jaringan aktivis perempuan dan membuat basis konstituen di level akar rumput. Menanggapi itu, Dina Lumbantobing dari PESADA mengakui memang ada trauma di tingkat internal aktivis perempuan dalam memberi dukungan. Konsentrasi gerakan sebelum 9 April 2014 adalah bagaimana mendudukan perempuan di level Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan di Panwas. Alasannya, tidak semua Caleg perempuan mau membuka diri untuk bergabung menyusun strategi dengan aktivis perempuan, bahkan setelah duduk di dewan. “Kita bahkan seakan tidak saling mengenal, kami tidak punya nama-nama Caleg yang maju dan ketika mereka menangpun, tidak ada ruang untuk berkomunikasi dan menyatukan pikiran dalam membuka akses untuk keterlibatan perempuan di semua lini. Apalagi memperjuangkan hak-hak perempuan?” ucap Dina dan Evi (KPAID). “Kita perlu mengkaji kegagalan Pemilu kali ini dengan saling intropeksi diri. Lalu mengumpulkan fakta dan bukti untuk menjadi laporan ke Panwas dan KPU. Mengadvokasi para Caleg perempuan yang menjadi korban dan menuntut diskualifikasi para Caleg terpilih yang terindikasi curang,” tegasnya. Pihaknya juga akan melakukan survey dan kajian tingkat keberpihakan perempuan untuk memilih perempuan dan akan mengekspos semuanya ke media dan membuat buku.
“Kita perlu melakukan pendidikan politik yang berkesinambungan bagi Caleg perempuan agar mereka diperhitungkan dan potensial. Dan mempertanyakan peran Pemberdayaan Perempuan yang lebih signifikan untuk mendukung perempuan di politik,” pungkasnya. (Mei/Kompasiana)

 

Explore posts in the same categories: Tema Kita

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: