AGENDA UNTUK PERMBERDAYAAN PEREMPUAN, DESA DAN MASYARAKAT ADAT

Kutipan dari Visi Missi Jokowi – Jusuf Kalla Mei 2014
“Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”

2

1. Kami berkomitmen untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan Dalam kebijakan pemberdayaan perempuan, kami akan memberi penekanan pada 7 (tujuh) prioritas utama
a. Kami mendedikasikan diri untuk memperjuangkan untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam negara.
b. Kami berkomitmen untak membuat kebijakan Tindakan Khusus Sementara terhadap kelompok-kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan didalamnya, untuk menjamin kesetaraan dengan warga negara lainnya.
c. Kami berkomitmen memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% tidak sekedar angka tetapi juga mendorongkan agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi dan memberikan akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya. Tindakan ini akan diperjuangkan tidak hanya dalam ranah partai politik, namun juga eksekutif, yudikatif dan legislatif
d. Kami berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan khusus untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan, perangkat dan alat kesehatan dan tenaga – khususnya bagi penduduk di pedesaan dan daerah terpencil sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka. Menyediakan system perlindungan sosial bidang kesehatan yang inklusif dan menyediakan jaminan persalinan gratis bagi setiap perempuan yang melakukan persalinan. Mengalokasikan anggaran negara sekurang-kurangnya 5% dari anggaran negara untuk penurunan AKI, Angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan penyakit kronis.
e. Kami akan menyelenggarakan pendidikan 12 tahun yang bekualitas dan tanpa biaya di se1uruh Indonesia serta menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan.
f. Kami berkomitmen untuk mengefektifkan pelaksanaan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif. Segera membahas dan mengesahkan RUU kekerasan seksual
g. Kami berkomitmen menginisiasi pembuatan peraturan perundangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh migran melalui: memberikan pembatasan dan pengawasan peran swasta; Menghapus semua praktek diskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan; Menyediakan layanan publik bagi buruh/pekerja migran yang mudah, murah dan aman sejak rekruitmen, selama di luar negeri hingga pulang kembali ke Indonesia. Serta menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi buruh/pekerja migran yang berhadapan dengan masalah hukum; harmonisasi konvensi internasional 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenaga kerja.

2. Kami mendedikasikan diri untuk memberdayakan Desa. Dalam kebijakan pemberdayaan desa, kami akan memberi penekanan pada 8 (delapan) prioritas utama
a. Kami akan mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan.
b. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa.
c. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untak membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan.
d. Kami akan memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berialan secara efektif.
e. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang share-holding antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.
f. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.
g. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan.
h. Kami berkomitmen menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola shareholding yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham. Kami berkomitmen melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat

3. Kami berkomitmen melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat. Dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, kami akan memberi penekanan pada 6 (enam) prioritas utama
a. Kami akan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundangan-perundangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetaphan dalam MK 35/2012.
b. Kami berkomitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir terus berlanjut hingga ditetapkan sebagai undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya.
c. Kami akan memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumberdaya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain., berialan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam MK 35/2012.
d. Kami berkomitmen mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.
e. Kami akan membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekeria secara intens untuk mempersiaphan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.
f. Kami berkomitmen memastikan penerapan UU Desa 6/2014 dapat berialan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Explore posts in the same categories: Seputar Perempuan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: