Pernyataan Koalisi Perempuan Indonesia PILKADA di DPRD merugikan kelompok Perempuan

Pengantar.

Baru-baru ini kita telah menyaksikan betapa jalan menuju demokrasi dalam arti kedaulatan rakyat mulai digerogoti. Perkembangan kita melalui PIKADA langsung telah dirubah menjadi pemilihan melalui DPR. Ini berarti, kita tidak menentukan lagi, tapi diambil alih oleh mereka yang disebut sebagai wakil rakyat.
Di bawah ini kami sampaikan Siaran Pers Koalisi Perempuan Indonesia, yang dapat menjadi bahan diskusi kita di lapang untuk membangun kekuatan rakyat dan perempuan, dan mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat:

PERNYATAAN
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
PILKADA DI DPRD MERUGIKAN KELOMPOK PEREMPUAN

  1. Sehubungan dengan adanya gagasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU PILKADA), Koalisi Perempuan Indonesia, sebagai organisasi berbasis keanggotaan dan memiliki struktur organisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota menyatakan MENOLAK PILKADA MELALUI DPRD.
    Penolakan Koalisi Perempuan Indonesia terhadap gagasan tersebut adalah karena Kelompok Perempuan sudah pasti akan menjadi kelompok yang paling dirugikan dari sistem Pilkada oleh DPRD.
    Kerugian yang dialami oleh kelompok perempuan bila Pilkada dilakukan oleh DPRD adalah :
    Perempuan tidak dapat memilih langsung calon Kepala Daerah yang dianggapnya dapat memperjuangkan kepentingan perempuan.
  2. Perempuan dan juga seluruh masyarakat, kehilangan ruang publik untuk mendialogkan masalah dan harapannya serta membangun kontrak politik/kontrak sosial dengan calon kepala daerah yang akan menentukan arah pembangunan daerah tersebut.
  3. Perempuan kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Daerah atau wakil kepala Daerah. Penyelenggaraan Pilkada Langsung oleh rakyat selama Sembilan (9) tahun ini memberikan peluang bagi 18 perempuan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pilkada di DPRD akan semakin menutup peluang bagi perempuan untuk menjadi kepala daerah, karena DPRD masih didominasi oleh laki-laki.
  4. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, akan berakibat pada sikap dan tindakan kepala daerah yang lebih mengutamakan kepentingan dan tuntutan anggota dewan, daripada memenuhi kepentingan rakyat. Sehingga kepentingan rakyat semakin terabaikan, dan kepentingan perempuan semakin sulit diperjuangkan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini Koalisi Perempuan Indonesia menegaskan : MENOLAK PILKADA MELALUI DPRD.
Koalisi Perempuan Indonesia menilai, bahwa Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD mencerminkan tidak dipenuhinya prinsip Check and Balance dalam pemisahan dan pembagian kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.
Koalisi Perempuan Indonesia mengingatkan kepada DPR RI, khususnya Panja RUU Pilkada bahwa Pilkada melalui DPRD adalah masa lalu. Cara tersebut hanya tepat dilakukan berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandement.
Setelah amandement, Undang-Undang Dasar 1945, tidak memberikan kewenangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih pimpinan eksekutif. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kekuasaan pembuatan undang-undang. Sedang fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, maka Pilkada melalui DPRD tidak memiliki landasan konstitusional.
Koalisi Perempuan Indonesia juga mencatat pelajaran berharga selama 9 tahun penyelenggaraan Pilkada langsung. yaitu kenyataan, bahwa pilihan rakyat tidak sama dengan pilihan partai politik. Hal ini dibuktikan dari beberapa calon Kepala Daerah yang didukung oleh koalisi partai-partai politik, ternyata dengan mudah dikalahkan oleh calon kepala daerah yang hanya diusung oleh sedikit partai politik, tetapi mendapat dukungan penuh dari rakyat.
Mengingat pembahasan RUU Pilkada masih jauh dari sempurna dan membutuhkan waktu lebih lama untuk merumuskannya berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, terutama Panja RUU Pilkada, untuk menghentikan pembahasan RUU Pilkada dan menyerahkan pembahasan tersebut kepada DPR RI periode 2014-2019, yang akan dilantik pada Oktober 2014 mendatang.
Demikian, pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan mewujudkan Keadilan dan Demokrasi di Indonesia.
Jakarta, 14 September 2014
Dian Kartika Sari – Sekretaris Jenderal

Pengantar.
PESADA sebagai bagian dari Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (PERMAMPU) telah mulai bekerja untuk issue Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan sejak awal 2014. Tapi tidak banyak dari kita yang mengetahui bahwa 4 September adalah Hari Kesehatan Seksual Internasional. Untuk itu sebagai pengetahuan bagi kita, kami turunkan Siaran Pers dari salah lembaga anggota PERMAMPU di Bengkulu sbb.:

Pers release
WCC Cahaya Perempuan Bengkulu
Dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Seksual Sedunia ke-4
“Defenisi dan Makna Kesehatan Seksual Bagi Kita”
4 September 2014

Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk kesehatan yaitu World Health Organization (WHO) mendefinisikan Kesehatan seksual sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan seksualitas. Untuk mencapai kesehatan seksual, semua orang tanpa dibedakan dari jenis kelamin, gender dan orientasi seksual- harus mampu memelihara kesehatan seksualnya atas dasar penghormatan, perlindungan dan pemenuhan haknya. Pada tahun 2010, untuk pertama kalinya Asosiasi Dunia untuk Kesehatan Seksual menyelenggarakan World Sexual Health Day (WSHD) atau disebut Hari Kesehatan Seksual Dunia (HKSS).
Data Kekerasan terhadap Perempuan WCC Cahaya Perempuan dari 2011-2013 di Bengkulu menunjukkan 97 perempuan mengalami pelanggaran Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)nya akibat perkosaan, incest, kekerasan seksual dalam pacaran, dan perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual yang menimbulkan dampak kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) hingga terputusnya pendidikan, kehilangan pekerjaan, stigma sosial dan lainnya.
WCC Cahaya Perempuan Bengkulu melihat dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan seksual didefinisikan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan seksualitas. Kemudian di pertengahan tahun 2014 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cukup progressive yaitu PP Nomor 61 Tentang Kesehatan Reproduksi yang didalam PP ini juga secara spesifik menyasar pada kesehatan reproduksi perempuan dan akses terhadap layanan kesehatan tersebut selain itu, PP ini patut diapresiasi karena mengatur mengenai penanganan korban kekerasan seksual yang mengalami Kehamilan tidak diinginkan (KTD) untuk ditangani secara medis sesuai dengan aspek hukum keamanan dan keselamatan serta memperhatikan kesehatan fisik, mental dan seksual korban. Untuk penanganan medis harus dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan untuk akibat perkosaan harus dilakukan secara aman, bermutu dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu terobosan baru, terutama bagi korban kekerasan seksual yang mengalami KTD.
WCC Cahaya Perempuan Bengkulu juga mengapresiasi upaya pemenuhan HKSR telah dilakukan pemerintah melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dapat diakses di tingkat puskesmas di bawah koordiansi Dinas Kesehatan, kemudian program Pusat Infromasi Konseling RemajaMdan mahasiswa (PIKR/M) yang memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan di bawah koordinasi BKKBN dan BPMPKB/BPKB yang dilaksanan di sekolah dengan didampingi oleh guru bimbingan konseling, Dinas pendidikan dan kebudayaan pun memiliki program dengan nama bimbingan IMTAQ (Iman dan Taqwa).

Melalui peringatan Hari Kesehatan Seksual Sedunia ke 4, WCC Cahaya Perempuan Bengkulu sebagai anggota Aliansi Satu Visi (ASV) mengajak para pihak untuk berpartisipasi merealisasikan pesan dari tema nasional peringatan HKSS tahun 2014 “ Definisi dan Makna Kesehatan Seksual Bagi Kita“ dengan harapan bahwa:

  • Pemerintah Daerah Bengkulu segera mensosialisasikan PP 61 tahun 2014 sebagai upaya mempromosikan pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang ramah dan berpihak terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual, remaja dan kelompok rentan lainnya di Bengkulu,
  • PP No 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi dapat menjadi landasan para pemangku kepentingan di daerah Bengkulu untuk memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi (HKSR) masyarakatnya,
  • Pemerintah perlu menyediakan akses pelayanan informasi tentang kespro yang baik, benar, dan bertanggungjawab di lembaga pendidikan formal,
  • Ada dukungan kebijakan alokasi anggaran yang berkelanjutan untuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan yang menikah dan belum menikah terutama perempuan yang mengalami KTD, dan
  • Pemerintah daerah mengimplementasikan program yang sudah ada dan tentunya harus diperkuat dengan pengalokasian anggaran yang berkelanjutan bagi pemenuhan akses layanan kesehatan.

WCC Cahaya Perempuan Bengkulu berharap kita bersama dapat mempromosikan fakta bahwa kesehatan seksual hanya dapat dicapai melalui pemenuhan hak-hak seksual dan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kritis para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat; remaja, perempuan, kelompok rentan lainnya, Organisasi Masyarakat Sipil dan media massa tentang pentingnya definisi dan makna kesehatan seksual bagi kita.

Kontak person :
Tety Sumeri, Direktur Eksekutif WCC Cahaya Perempuan(0812-7825-686)

Explore posts in the same categories: Seputar Perempuan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: